Wakil Ketua MPR RI Sjarifuddin Hasan angkat suara soal temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait adanya sejumlah nama mantan terpidana korupsi dalam daftar calon sementara (DCS) baik DPR maupun DPD RI.
Politikus senior Partai Demokrat yang akrab disapa Syarief Hasan itu mengatakan bahwa masalah mantan narapidana korupsi masuk DCS sudah diatur dalam undang-undang, tetapi pilihan tetap berada di tangan masyarakat.
“Setelah mereka melalui masa transisi dan asimilasi, maka UU memperkenankan bagi mereka mengajukan diri untuk dipilih. Jadi sekarang dikembalikan ke rakyat, sebagai pemegang kedaulatan,” ujar dia dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Kamis (31/8/2023).
Dalam sistem pemilu yang transparan seperti sekarang, menurut Syarief Hasan, Independensi rakyat sangat menentukan. Rakyat diberi kebebasan untuk memilih, siapapun calon yang dikehendaki. Tidak boleh ada pengekangan, dan rakyat bebas menentukan.
“Silakan memilih calon-calon yang terbaik, bisa dipercaya, punya kualitas dan integritas, sesuai pilihan hati nurani masing-masing. Semua ini rakyat sudah tahu, termasuk risikonya, bila mereka salah dalam memilih,” tutur Syarief Hasan.
Selain itu, ia mengingatkan masyarakat supaya berperan aktif dalam Pemilu 2024 dengan cara datang ke tempat pemungutan suara pada 14 Februari 2024 untuk memilih pemimpin yang bisa semakin memajukan Indonesia di masa mendatang, baik Presiden beserta wakilnya, anggota DPR, DPD maupun DPRD.
“Keikutsertaan masyarakat memberikan suara pada pemilu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Apalagi kedaulatan negara ada di tangan rakyat. Rakyatlah yang berhak menentukan siapa pemimpinnya, melalui mekanisme pemilihan umum,” kata Syarief Hasan.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)