News

Bela Rekan Koalisi, PKB Memahami Alasan PKS Tolak Ibu Kota Pindah

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan turut angkat suara soal penolakan rekan koalisinya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), terkait pemindahan ibu kota negara. Ia pun mengaku memahami mengapa kawan koalisinya, ingin Jakarta tetap menjadi ibu kota negara.

“Masyarakat kalau diberi pilihan termasuk para pejabat dan birokrasi pelayanan masyarakat, mereka tentu lebih memilih ibu kota tetap di Jakarta dan tidak pindah,” jelas Daniel kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Senin (27/11/2023).

Ia pun menyoroti lokasi ibu kota negara baru, yang menurutnya terlalu jauh, dan akan menyurutkan minat masyarakat yang sudah terbiasa hidup dengan suasana di Jakarta. “Apalagi, pindahnya jauh benar sampai beda pulau menyeberangi lautan dan di tengah hutan pula,” tuturnya.

Meski begitu, ia menyatakan bahwa belum ada pembahasan terkait hal ini dan masih akan dikaji secara mendalam terkait untung dan rugi pemindahan ibu kota.

“Jadi kalau pun nanti ada kebijakan untuk tidak pindah ibu kota, itu bukan karena kemenangan suatu partai atau tidak. Tapi itu dianggap kebijakan yang terbaik dengan mempertimbangkan seluruh aspek yang ada,” pungkas Daniel.

Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu menyatakan bahwa partainya sejak awal menolak Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Hal ini ia sampaikan saat menggelar Kick off Kampanye Nasional.

“Salah satu rekam jejak PKS di Parlemen yang paling krusial bagi masa depan bangsa, dan akan menjadi salah satu gagasan utama yang akan diperjuangkan PKS pada Pemilu tahun 2024 adalah tentang isu Pemindahan Ibu Kota Negara,” terang Syaikhu di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).

Pemerintah, lanjut dia, telah mengajukan RUU IKN, yakni memindahkan IKN dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Ia pun menyebut setelah mendengar berbagai aspirasi, baik dari para pakar, akademisi, aktivis lingkungan hidup, para tokoh masyarakat hingga mayoritas suara publik menolak disahkannya RUU IKN ini. “PKS memandang bahwa Jakarta tetap layak Sebagai Ibu Kota Negara,” tegasnya.

Selain aspirasi publik, PKS juga memandang tiga alasan yang menjadikan Jakarta harus tetap menjadi Ibu Kota Negara, yaitu dari sudut pandang historis, pembangunan, dan keberlanjutan. Selain itu, ia menilai bahwa Kalimantan seharusnya dapat ditempatkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi hijau.

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button