Direktur Organisasi Kemasyarakatan Kemendagri Risnandar Mahiwa menyatakan gelaran pemilu harus berjalan semakin baik secara prosedural, mengingat Indonesia sudah memiliki pengalaman selama dua dekade dalam melaksanakan pemilu.
“Kita tahu bersama pemilu secara langsung hampir selalu dilaksanakan hampir 20 tahun karena di tahun 2004 pilpres pertama, kemudian 2005 pilkada langsung pertama. Artinya secara prodesural harusnya pelaksanaan pemilu ini harus berjalan makin baik,” jelas Risnandar secara virtual dalam Webinar Kemendagri bertajuk ‘Partisipasi Organisasi Kemasyarakatan dalam Pendidikan Pemilih Cerdas Untuk Mewujudkan Pemilu Berkualitas Tahun 2024’ pada Rabu (25/1/2023).
Kendati punya banyak pengalaman, namun harus diakui bahwa ada yang berbeda pada gelaran Pemilu 2024. Sebab, pada pesta demokrasi yang akan terselenggara kurang dari dua tahun ini, menyelenggarakan beragam kontestasi secara serentak. Maka dalam mengawalnya membutuhkan usaha yang lebih.
Lebih lanjut dijelaskan, pada pemilu serentak, masyarakat akan memilih presiden dan wakil presiden, lalu kurang lebih 580 anggota DPR RI, 19.957 anggota DPRD Provinsi, kabupaten/kota, serta 152 anggota DPD. “Kemudian kita (akan) melakukan pilkada (terhadap) 545 kepala daerah, minus satu provinsi yang kita tidak melakukan pemilihan karena kekhususannya itu yaitu DIY,” ujarnya.
Dalam mengatur hal ini, tentu Kemendagri tak bisa melakukan dan mengawal proses pemilu sendiri. Oleh karena itu, ia meminta bantuan sinergitas dari berbagai lembaga. “Nah dalam mengaturnya itu, kami meyakini pemerintah tidak bisa melakukan sendiri dan kami meminta bantuan sinergitas dengan teman-teman Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah). Kemudian dengan ormas-ormas secara keseluruhan, agar bisa bersama membangun kesuksesan pemilu,” terangnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)