Temuan PPATK tentang bocornya 36,67 persen anggaran PSN bikin heboh. Proyek-proyek kebanggaan Presiden Jokowi itu, justru menjadi sumber korupsi. Jadi bancakan koruptor.
“Sekitar 36,67 persen (PSN) diduga digunakan untuk pembangunan yang tidak digunakan untuk pembangunan proyek tersebut. Artinya digunakan untuk kepentingan pribadi,” kata Ivan Yustiavandana, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta, dikutip Kamis (11/1/2024).
Mengacu data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), sebanyak 190 PSN telah rampung digarap. Nilai anggaran atau investasi mencapai Rp1.515,4 triliun. Kalau bocor 36,67 persen, setara dengan Rp510,23 triliun.
Berdasarkan hasil identifikasi dan pemeriksaan mendalam, kata Ivan, dana itu mengalir ke pihak-pihak yang memiliki profil aparatur sipil negara (ASN) hingga politikus. Sebagian dari duit haram, sudah dijadikan aset bahkan investasi lainnya.
“Teridentifikasi mengalir ke pihak-pihak yang memiliki profil ASN, politikus, serta dibelikan aset, dan investasi oleh para pelaku,” ucap Ivan.
Tak hanya ASN dan politikus yang kebagian, PPATK menemukan adanya sejumlah dana PSN mengalir ke rekening sub-kontraktor. Dugaan kuatnya, telah terjadi transaksi yang berkaitan dengan kegiatan operasional pembangunan (PSN).
Sejatinya, ekonom senior Faisal Basri sudah mengingatkan soal tingginya kebocoran di berbagai proyek era Jokowi. Hal itu mengacu kepada angka ICOR ( Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang cukup tinggi. Semakin tinggi koofisien ICOR, semakin tidak efisien suatu proyek.
Asal tahu saja, koofisien ICOR era Jokowi mencapai 6,5 persen. Jauh di atas era Soeharto hingga SBY yang berada di kisaran 4-4,5 persen.
“Dengan banyaknya korupsi, nepotisme, menyebabkan kolusi tender atau penunjukan langsung, tidak ada benchmark (tolok ukur). Yang menyebabkan untuk membangun 1 km jalan tol misalnya kita butuh jauh lebih banyak modal,” jelasnya.
Faisal juga mengkhawatirkan megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim), bakal sarat KKN. Besarnya dana yang digelontorkan tidak sebanding dengan hasilnya.
“Di tengah korupsi tinggi, bangun ibu kota yang uangnya besar sekali tetapi hasilnya sedikit. Inilah pengertian ICOR. Banyak proyek mubazir hasil kongkalikong, perencanaan tidak baik. Anggarannya di-mark up dan sebagainya. Akhirnya, negara juga yang rugi,” tambahnya.
Menjelang lengsernya Jokowi, temuan PPATK ini, pastilah bikin heboh. Bahwa kebocoran anggaran era Jokowi, sedikit meningkat ketimbang saat Soeharto berkuasa.
Menteri Keuangan (Menkeu) era Orba, Prof Soemitro Djojohadikusumo, ayah Prabowo Subianto pernah mengatakan bahwa tingkat kebocoran anggaran mencapai 30 persen.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)