Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) layak dijadikan contoh bagi kementerian dan lembaga negara dalam implementasi sistem pengendalian internal.
“Kita harus mencontoh Kementerian PUPR karena sistem pengendalian internalnya merupakan salah satu yang paling efektif,” ujar Anggota IV BPK, Haerul Saleh di Bendungan Sukamahi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (8/8/2023).
Dia mengatakan, Kementerian PUPR memandang rekomendasi atau temuan BPK menjadi suatu hal yang sangat serius karena berpengaruh bagi karier personel Kementerian PUPR.
“Inspektorat Jenderal (Irjen) di Kementerian PUPR itu berfungsi, Kementerian PUPR bisa memberikan contoh yang sangat baik kepada pemerintah terkait penerapan dan pengelolaan keuangan, sistem pengendalian internal yang efektif sehingga sangat membantu kita dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan atau pengelolaan keuangan negara,” kata Haerul Saleh.
Dalam kesempatan sama, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa salah satu indikator pemeriksaan apakah itu dari BPK atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu tentang efektifitas sistem pengendalian internal yang dilakukan kementerian melalui Inspektorat Jenderal.
“Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR ini, saya memfungsikannya secara bertahap untuk lebih membumi, tidak hanya melakukan pemeriksaan namun juga terdapat auditor internal yang berfungsi mendampingi rekan-rekan direktorat jenderal untuk bekerja supaya tidak menyimpang,” kata Menteri Basuki.
Indikatornya dalam Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), untuk kenaikan jabatan di eselon II dan III, Irjen memiliki veto di mana kalau ada temuan dari BPK dan BPKP yang belum diselesaikan oleh personel yang akan dipromosikan tersebut, maka Irjen melakukan veto agar personel tersebut ditunda promosinya.
Personel tersebut baru boleh dipromosikan jika yang bersangkutan sudah menyelesaikan temuan dari BPK dan BPKP tersebut. “Sebagaimana disampaikan BPK tadi, salah satu indikator seseorang untuk bisa naik jabatan atau dipromosikan adalah penyelesaian temuan hasil pemeriksaan BPK,” kata Menteri Basuki.
Dia juga menambahkan, terkait hubungan dan koordinasi dengan aparat penegak hukum, Inspektorat Jenderal juga berperan sebagai pihak gerbang. “Tidak boleh direktorat – direktorat jenderal berhubungan langsung dengan aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Agung, KPK, BPK, kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya. Semua dikoordinir oleh Inspektorat Jenderal,” katanya.
BPK melakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian PUPR TA 2022 di Bendungan Sukamahi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penyerahan dilakukan Haerul kepada Menteri Basuki, dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
Beri Komentar (menggunakan Facebook)