Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, menyampaikan harapan agar opini yang ditulis oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, berjudul “Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi” yang dipublikasikan di Harian Kompas pada Senin, 8 April 2024, dapat menginspirasi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia. Refly berharap inspirasi tersebut mendorong hakim untuk mengambil keputusan yang berani dalam menentukan arah demokrasi di Indonesia.
Menurut Refly, keberanian merupakan kunci yang dibutuhkan oleh delapan hakim MK saat ini untuk memulai sebuah babak baru dalam sejarah demokrasi Indonesia.
“Pemilihan Presiden yang jujur merupakan dasar demokrasi. Oleh karena itu, tindakan curang dalam Pilpres harus dihukum secara tegas, termasuk dengan mendiskualifikasi pasangan calon nomor 02, Prabowo-Gibran, jika terbukti melakukan kecurangan,” ujar Refly dalam sebuah pernyataan resmi, Selasa (/4/2024).
Lebih lanjut, Refly menekankan bahwa diskualifikasi tersebut merupakan bagian dari tuntutan yang diajukan oleh pasangan calon nomor 01, Anies-Muhaimin, dan pasangan calon nomor 03, Ganjar-Mahfud, dalam petitum permohonannya.
“Megawati dalam tulisannya menekankan pentingnya sikap kenegarawanan bagi hakim MK, yang tidak hanya bertanggung jawab menjalankan undang-undang, tetapi juga memegang teguh keadilan substantif dan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya,” imbuh Refly.
Megawati, sebagai putri sulung Proklamator Soekarno, menyoroti bahwa sumpah presiden dan hakim MK merupakan bagian dari supremasi hukum. Namun, tanggung jawab hakim MK lebih mendalam, dengan persyaratan yang lebih berat dibandingkan dengan presiden, termasuk menjaga sikap kenegarawanan.
Refly berharap, semangat dan nilai yang disampaikan Megawati dapat menjadi inspirasi bagi hakim MK dalam membuat keputusan yang berani demi kemajuan demokrasi di Indonesia.
“Yang dibutuhkan saat ini bukan hanya bukti, tetapi juga keberanian untuk menentukan masa depan demokrasi di negeri ini,” tutupnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)