Bakal calon presiden (bacapres) yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan buka suara soal kritik masyarakat kepada pemerintah yang kerap terbentur dengan Undang-Undang Informasi dan Transkasi Elektronik (ITE). Menurut Anies, pembuat kebijakan seharusnya merumuskan sesuatu dengan data dan akal sehat sehingga bisa mempertanggungjawabkan apabila menuai kritik masyarakat.
“Kalau ada kritik itu sebetulnya public education karena yang berada di pemerintahan, itu kalau dikritik, dia harus menjawab. Jawaban dia itu didengarkan oleh publik. Ketika jawabannya bagus dan benar, publik akan percaya,” kata Anies dalam acara Titip Harapan, Millenial Menyampaikan Anies Mengerjakan di Jakarta Timur, Sabtu (19/8/2023).
Dia menjelaskan, atas dasar tersebut, pemerintah seharusnya tidak perlu marah jika dikritik. Sebab, kritik itu sepatutnya dijawab data maupun fakta. Anies menilai, jika kebijakan tidak didasari fakta dan data, pembuat kebijakan menjadi lebih sensitif dalam menanggapi kritik dari masyarakat.
“Kalau memang kebijakannya masuk akal, untuk kepentingan publik, pakai data, ya tinggal jawab, enggak masalah,” ujar Anies.
Oleh karena itu, Anies berpandangan, aturan yang keberadaannya bisa membungkam masyarakat untuk menyampaikan kritik sejatinya tidak dibutuhkan.
“Jadi karena itu, saya merasa tidak perlu ada aturan-aturan yang melarang kritik, bahkan pasal-pasal karet itu harusnya direvisi karena itu sudah merepotkan,” kata Anies menegaskan.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)