Di balik keputusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memecat Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto, muncul dugaan kasus hukum. Walah.
Wakil Direktur Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Eko Listiyanto bilang posisi dirjen adalah jabatan politik. Siapapun yang terpilih harus siap menjabat siap pula diganti. “Ya, memang begitu. Harus siap dipilih, harus pula siap diganti. Kkapan saja,” papar Eko kepada Inilah.com, Jakarta, Jumat (26/11/2021).
Terkait pencopotan Ardian dari posisi Dirjen Bina Keuda Kemendagri, kata Eko, bukan lantaran kekecewaan Presiden Jokowi atas besarnya dana daerah yang mengendap di perbankan. “Kalau soal kemarahan presiden, jelas yang disasar. Kepala daerah yang dananya banyak menumpuk di bank,” terangnya.
Namun, dia mengingatkan, nama Ardian disebut-sebut dalam kasus suap yang menyeret Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif Nurdin Abdullah. Di mana, nama Ardian disebut-sebut pernah meminta fee pengurusan proyek saat sidang kasus suap Nurdin Abdullah.
“Nah menyangkut hal ini (pencopotan dirjen Bina Keuda Kemendagri), tentu yang lebih tahu Pak Mendagri. Apakah pencopotan karena kinerja, atau karena aspek integritas terkait persidangan Nurdin Abdullah,” papar Eko.
Mengingatkan saja, mantan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemprov Sulsel, Jumras yang menyebut dua kali nama Adrian dalam sidang kasus suap Nurdin Abdullah. Yakni, saat menjadi saksi di sidang terdakwa Agung Sucipto pada Kamis (24/6/2021). Dan, saat menjadi saksi dalam persidangan terdakwa Nurdin Abdullah pada Kamis (26/8/2021).
Beri Komentar (menggunakan Facebook)