Market

Dukung Sektor Pariwisata, Menteri Hadi Siapkan Tata Ruang dan Legalisasi Tanah

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menegaskan komitmen untuk mendukung sektor pariwisata melalui tata ruang. Agar perekonomian daerah tumbuh pesat.

Hal itu disampaikan Menteri Hadi dalam Rapat Tingkat Menteri terkait Finalisasi Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional/Integrated Tourism Master Plan (ITMP) Labuan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, dan Morotai.

“Jadi dari Kementerian ATR/BPN ada hal yang disiapkan, yakni tata ruang melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kami sudah meninjau salah satunya di Labuan Bajo untuk tata ruangnya semua sudah kita koordinasikan untuk diselesaikan,” kata Hadi di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Jakarta, dikutip Rabu (22/11/2023).

Melalui tata ruang, kata dia, pemerintah bisa melakukan penataan agar suatu kawasan pariwisata terjaga bahkan meningkatkan keindahannya, sehingga mengundang lebih banyak wisatawan untuk datang.

“Beberapa hal yang bisa diatur ialah mengganti kabel utilitas yang menggantung menjadi tertanam ke tanah, pemusatan tempat sandar kapal wisata, hingga menjaga sempadan pantai,” tuturnya.

Selain tata ruang, lanjut Menteri Hadi, untuk mendukung peningkatan perekonomian dari sektor pariwisata, Kementerian ATR/BPN melakukan legalisasi tanah ulayat.

“Melalui HPL (Hak Pengelolaan, red) yang diberikan kepada masyarakat hukum adat, tanah jadi sudah memiliki kepastian hukum. Lalu jika ada investor bisa langsung bekerja sama dengan masyarakat adat lewat perjanjian, kemudian diberikan hak berjangka di atasnya,” tutur Menteri Hadi.

Dalam upaya meningkatkan sektor pariwisata, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan, kerja bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat diperlukan.

Salah satu kerja sama yang diharapkan ialah kesiapan pemerintah daerah untuk mengoperasikan infrastruktur yang dibangun pemerintah pusat untuk mendukung kawasan pariwisata. “Kami minta daerah ketika sudah dilakukan pembangunan harus mempersiapkan biaya opex-nya,” kata Menteri Suharso.

Sementara, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno menyampaikan, pihaknya tengah mendorong pariwisata berbasis masyarakat agar manfaat perekonomian yang muncul dapat dirasakan langsung. “Kita ingin masyarakat ini jadi lokomotif dalam ekonomi baru,” harapnya.

Pada pertemuan itu, diserahkan dokumen Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional/ITMP oleh Menteri Hadi dan Menteri Suharso kepada Menteri Sandiaga.

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button