Anggota DPR Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio menepis tudingan Formappi yang menengarai Komisi VI bagian dari mafia minyak goreng (migor). Eko menyebut, komisinya bekerja keras menekan pemerintah untuk mengendalikan harga dan distribusi migor.
Dia menilai, tudingan Formappi yang menyebut melempemnya kinerja Komisi VI terkait kelangkaan migor mengindikasikan DPR turut bermain dengan mafia migor tidak benar. Sebaliknya, Komisi VI menyoroti kinerja pemerintah terkait kelangkaan migor.
“Kalau kita terlibat kasus mafia migor, ya diam-diam saja. Buktinya tidak, kami keras dan bahkan rapatnya selesai sampai melebih waktu yang ditentukan ketika migor mahal dan langka di pasaran,” kata Eko kepada Inilah.com, Minggu (15/5/2022).
Menurutnya, Komisi VI menangkap keresahan masyarakat yang terdampak akibat langka dan mahalnya minyak goreng. “Ini artinya kan kita resah terhadap kebijakan yang mempersulit hidup masyarakat,” sambungnya.
Dia meminta Formappi untuk mengecek siaran ulang rapat Komisi VI DPR dengan pemerintah pada kanal Youtube parlemen. Eko juga meminta Formappi untuk lebih solutif dalam mengawasi kerja DPR.
“Akan tetapi memang lebih baik lagi jika lembaga tersebut (Formappi) memberikan hasil analisis yang mendalam terkait kinerja DPR RI serta solusi yang konkret sebagai saran dan masukan kepada kami,” bebernya.
Peneliti Formappi, Djadijono menuding komisi VI DPR terlibat dalam kasus mafia migor. Tuduhan ini datang dari kegiatan rutin rapat tertutup Panja Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok yang juga terkait kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng.
“Tertutupnya pelaksanaan rapat-rapat Panja Komisi VI termasuk Panja Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok yang salah satunya terkait kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng, berpotensi menimbulkan pertanyaan dan dugaan spekulatif jangan-jangan Komisi VI punya andil atas terjadinya mafia minyak goreng,” kata Djadijono dalam pertemuan daring Formappi tentang Evaluasi Kinerja DPR Masa Sidang IV tahun 2021-2022. [WIN]
Beri Komentar (menggunakan Facebook)