Eks politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Maruarar Sirait meyakini meningkatnya approval rating atau tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) berimbas kepada elektabilitas pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Pernyataan Maruarar mengomentari hasil survei Indikator Politik terbaru yang menunjukkan tingkat kepuasan publik ke pemerintahan Jokowi masih tinggi.
“Approval rating Jokowi yang cenderung naik, menurut saya pasti mempengaruhi kenaikan juga pasangan Prabowo-Gibran, karena memang saya yakin di hatinya pak Jokowi itu (pasangan capres-cawapres) nomor (urut) 2,” kata Maruarar dalam rilis survei bertajuk ‘Peta Elektoral di Akhir Masa Kampanye: Satu atau Dua Putaran?’ di Kantor Indikator Politik, Jakarta Pusat, Jumat (9/2/2024).
Pria yang kini tercatat sebagai relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu menjelaskan, selain faktor Jokowi, penampilan debat terakhir Prabowo juga turut mempengaruhi kenaikan elektabilitas atau tingkat keterpilihan Prabowo-Gibran.
“Kalau kami berusaha objektif mendengar masukan, saya rasa dari lima kali debat pak Prabowo paling bagus di debat terakhir,” ujarnya.
Terlebih lagi, pada debat terakhir Pilpres 2024 yang berlangsung Minggu (4/2/2024), Prabowo sempat menyampaikan permintaan maaf kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anie-Muhaimin dan pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar-Mahfud.
“Menurut kami itu adalah statement seorang negarawan, statement juara. Karena yang bisa merangkul itu biasanya adalah yang menang dan yang dipercaya,” ucap dia.
“Dan tentu menjadi catatan bagus, negara akan baik-baik saja, karena yang menang akan merangkul yang kalah, dan juga tidak segan-segan minta maaf. Saya yakin kalau survei sesudah debat akan tambah positif lagi,” kata Maruarar menegaskan.
Diketahui, berdasarkan hasil survei Indikator Politik periode 28 Januari hingga 4 Februari, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi terbilang maish tinggi.
“Masyarakat yang puas 79,5 persen dan tidak puas 20,1 persen,” kata Peneliti Utama Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi
Kemudian, publik menilai kondisi ekonomi secara nasional masih baik 30,1 persen, sedang 41,4 persen, dan buruk 28,3 persen.
Sementara itu, terkait kinerja demokrasi di pemerintahan Presiden Jokowi, publik yang menilai baik sebesar 70,7 persen, sedang 23,5 persen, dan buruk 5,9 persen.
“Jadi menarik untuk kita diskusikan, karena kalau di mata elite intelektual, elite NGO (Non Government Organization), ada masalah demokrasi yang sekarang sangat menjadi (perhatian) kalangan kampus ya,” ujarnya.
“Tetapi ternyata concern itu tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat secara umum. Masyarakat secara umum merasa demokrasi baik-baik saja,” kata Burhanuddin.
Dia menyatakan tak terlalu kaget dengan temuan ini, mengingat publik melihat kinerja demokrasi melalui perspektif aspek ekonomi. “Jadi ketika ekonomi mengalami perbaikan, kinerja demokrasi positif.”
Beri Komentar (menggunakan Facebook)