Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mendesak partai politik yang memiliki kursi di DPR agar secepatnya menggulirkan hak angket. Semangat ini makin membara usai terjadinya lonjakan raihan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang dinilai tak wajar.
Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan, perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil menekankan, naiknya suara partai milik putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu, Kaesang Pangarep, tidak lazim. PSI mendulang nyaris 400 ribu suara dalam waktu sangat cepat.
Padahal, dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis, hasil real count data dari 530.776 tempat pemungutan suara (TPS) per Senin (26/2/2023), suara PSI hanya sebesar 2.001.493 suara atau 2,68 persen.
“Bagi Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan presentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60 persen itu tidak lazim, dan tidak masuk akal,” kata Halili melalui keterangannya, Minggu (3/2/2024).
Ia pun meyakini, ada dugaan kecurangan pengelembungan suara PSI. Kecurigaan menggelembungnya suara partai tersebut, kian menguat lantaran waktunya bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan penghentian Sirekap KPU.
“Koalisi sudah menduga penggelembungan suara akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan penghentian Sirekap KPU,” ujar Halili.
Sebagaimana diketahui, sejak 18 Februari 2024 yang lalu, KPU sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Pada saat yang sama, Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik. Halili pun mencurigai campur tangan Jokowi dalam hal ini.
“Sebab, hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa Pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi. Pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa, diduga kuat untuk mewujudkan tiga keinginan Jokowi,” ucap Halili.
Oleh karena itu, untuk membongkar dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang digunakan dilakukan oleh Jokowi dan kroninya, Koalisi masyarakat sipil mendesak anggota DPR untuk mengusulkan hak angket secepatnya.
“Sebagai pembayar pajak badan dan perorangan untuk menggaji para wakil rakyat, Koalisi Masyarakat Sipil memerintahkan kepada para anggota DPR RI yang barangkali masih terhormat agar menggunakan hak konstitusionalnya,” katanya
Selain itu, tutur dia, para aktivis juga merekomendasikan kepada seluruh elemen aktivisme publik, khususnya organisasi masyarakat sipil, media, dan perguruan tinggi untuk melakukan konsolidasi serta terus memasifkan tekanan publik dan seruan moral.
“Hal ini untuk menghentikan dinasti politik rezim, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta kooptasi kekuasaan politik dan tata kelola pemerintahan negara yang anti-demokrasi dan semakin menjauh dari cita-cita proklamasi Indonesia,” ucapnya.
Sekadar informasi, per Sabtu (2/3/2024), perolehan suara PSI kian meningkat. Pada pukul 11.00 WIB siang, PSI meraih suara sebanyak 3,12 persen.
Berdasarkan data Real Count Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam situs pemilu2024.kpu.go.id, PSI mendapatkan 2.395.363 suara dari suara masuk yang mencapai 65,74 persen atau 541.185 dari 823.236 Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Dengan ini, PSI menjadi partai ke-10 yang memperoleh suara terbanyak dalam Pileg 2024. Diketahui pada Jumat kemarin pada pukul 06.00 WIB suara PSI yakni sebanyak 2.291.882 suara. Sehingga ada kenaikan 103.481 suara dalam kurun waktu 29 jam.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)