Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus meminta Bawaslu tidak menganggap informasi dari asosiasi perangkat desa sebagai angin lalu. Ia mendesak lembaga yang dipimpin oleh Rahmat Bagja itu mengusut soal dugaan ada capres yang mengiming-imingi uang transport Rp1 juta demi mendapat dukungan para perangkat desa.
“Saya kira Bawaslu sudah seharusnya bertindak, bukan sekadar menghimbau saja. Kualitas pemilu yang seharusnya menjadi fokus Bawaslu sedang dalam ancaman, jika ketidaknetralan pejabat negara dari pusat hingga daerah tak dipermasalahkan,” ujar Lucius kepada Inilah.com, Jakarta, Rabu (22/11/2023)
Lucius mengingatkan Bawaslu untuk mengedepankan keadilan dalam segala permasalahan yang timbul dalam Pemilu 2024. Jika Bawaslu tidak bisa menangani peristiwa tersebut, lebih baik dibubarkan saja. “Kalau Bawaslu enggak bisa menegakkan keadilan Pemilu, ya berarti Bawaslu yang harus dibubarkan,” katanya.
Ia mendesak, Bawaslu segera meminta keterangan dari Koordinator Nasional Desa Bersatu, Muhammad Asri Anas. Lucius juga meminta agar turut diusut juga dugaan kampanye dan deklarasi dukungan terhadap pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, di acara yang berlangsung pada akhir pekan lalu tersebut.
“Ya kita serahkan ke Bawaslu untuk memilih sanksinya ya. Yang paling penting Bawaslu bisa terbuka matanya melihat adanya pelanggaran yang terjadi. Jadi percuma kita sebut sanksinya kalau Bawaslu justru tak merasa ada yang dilanggar oleh perangkat desa,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Koordinator Nasional Desa Bersatu, Muhammad Asri Anas dalam acara silaturahmi nasional perangkat desa di Indonesia Arena, GBK, Jakarta Pusat, Minggu (19/11/2023), mengatakan jelang tahun politik para perangkat desa kerap jadi sasaran empuk didekati para kontestan pemilu. Tujuannya untuk membantu pemenangan di wilayah masing-masing.
Bahkan dia mengungkapkan, ada salah satu pasangan calon yang memberikan uang kepada perangkat desa untuk meminta dukungan. Menurutnya, ada salah satu calon presiden yang memberi tawaran uang transportasi Rp 1 juta kepada perangkat desa dalam sekali pertemuan demi mendapatkan dukungan. Perangkat desa, lanjut dia, juga diminta membuat video dukungan.
“Bahkan mohon maaf, ada capres yang mau membiayai fasilitasi kepala desa, transportasi Rp1 juta tiap satu pertemuan kalau teman-teman butuh video ada juga video. Di mana pendamping desa itu wajib, membuat video dukungan ke capres dan partai tentunya, pendamping sama. Kami tidak mau seperti dilakukan,” ujarnya.
Dia tak merinci capres mana yang dimaksud. Namun dia memastikan perangkat desa menolak permintaan dukungan dari capres tersebut. Kabar lain yang beredar, menyebut pihak PDIP partai pengusung Ganjar Pranowo diduga adalah pihak yang mengiming-imingi uang transport tersebut.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)