Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) didesak membuat mekanisme pemilihan Penjabat (Pj) kepala daerah yang lebih transparan. Tujuannya agar publik dapat mengetahui sosok yang akan mengemban tugas sebagai Pj kepala daerah di suatu wilayah.
“Kemendagri perlu mengubah cara-cara atau paradigma menyeleksi calon-calon penjabat kepala daerah. Bahkan publik dan konstituen di daerah tidak tahu siapa nanti yang menggantikan posisi kepala daerah bersangkutan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Violla Reininda dalam diskusi virtual bertajuk Pro-Kontra Tentara Jadi Pj Kepala Daerah, Jumat (27/5/2022).
Violla menjelaskan, transparansi pemilihan Pj kepala daerah itu dapat menjadikannya sejalan dengan prinsip demokrasi. Sebab, dia menilai, pemilihan Pj kepala daerah oleh pemerintah belum memperlihatkan mekanisme demokratis.
“Cara (pemilihan penjabat kepala daerah) sekarang masih jauh dari nilai demokrasi. Silakan perbaiki agar aturan main dan cara penunjukan sejalan dengan nilai demokrasi,” ujar Violla.
Ia menambahkan, Presiden Joko Widodo juga perlu lebih tegas untuk memerintahkan Kemendagri tetap menerapkan nilai demokrasi dalam pemilihan Pj kepala daerah.
Terungkap, sebanyak 101 kepala daerah bakal berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 ini. Sebelumnya, Kemendagri pun diingatkan bisa memilih figur Pj secara tepat agar tetap netral hingga Pemilu Serentak 2024.
“Karena titik paling krusial adalah menjaga iklim politik lokal tetap sehat. Sekaligus mencegah kepentingan politik dari Pj kepala daerah,” kata Pengamat Kebijakan Publik dari Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP), Riko Noviantoro belum lama ini.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)