Wakil Tim Koordinator Relawan Pemenangan Ganjar Pranowo (TKRPGP), Adian Napitupulu meminta para relawan bakal calon presiden usungan PDIP Ganjar Pranowo untuk tidak memilih bacapres yang memiliki rekam jejak melanggar hak asasi manusia (HAM) pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.
“Jangan pernah pilih calon presiden yang punya rekam jejak melakukan kekerasan terhadap rakyatnya,” kata Adian dalam sambutannya pada acara ‘Ngopi Banteng Bersama Repdem Gerak Cepat Untuk Indonesia Maju, Berlari Bersama Ganjar Pranowo PDI Perjuangan’ di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar Pranowo, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (30/7/2023).
Aktivis ’98 ini menyinggung cerita kelam yang dirasakannya pada masa Orde Baru dan berharap tidak kembali terulang pada Era Reformasi saat ini.
“Saya mau anak saya, cucu saya nanti, bisa berbicara bebas dengan tanpa takut pun untuk hilang,” ujar Adian.
“Saya mau, anak-anak, cucu-cucu kita nantii bisa berbicara, berdiskusi pikirannya dengan bebas tanpa rasa takut seperti kami alami begitu,” sambung politikus PDIP ini.
Adian percaya apabila Ganjar Pranowo terpilih menjadi presiden, Gubernur Jawa Tengah itu dapat menjamin kebebasan masyarakat Indonesia ke depannya.
“Karena Ganjar Pranowo tidak punya rekam jejak yang anti demokrasi,” ungkap Adian.
Sebelumnya, Juru Bicara Partai Gerindra Bidang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Konstitusi Munafrizal Manan mengatakan bahwa nilai-nilai HAM terlalu mulia untuk sekadar dijadikan sebagai komoditas politik.
Munafrizal menyampaikan hal tersebut menyikapi isu HAM yang dipakai sebagai isu politik musiman untuk menyerang bakal calon presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
“Menggunakan isu HAM untuk tujuan kepentingan politik pemilihan presiden justru merendahkan marwah hak asasi manusia itu sendiri. Nilai-nilai HAM terlalu mulia untuk sekadar dijadikan sebagai komoditas politik,” kata dia dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Jumat (28/7/2023).
Menurut Munafrizal, sikap menuduh seolah-olah seseorang sudah pasti bersalah tanpa adanya putusan lembaga peradilan yang sah merupakan perbuatan yang justru mencederai prinsip HAM.
“Semakin isu HAM dipolitisasi untuk kepentingan politik, semakin menimbulkan sikap antipati di kalangan publik luas. Semakin isu HAM diperdebatkan, ternyata semakin menjauh dari upaya menemukan penyelesaian final terbaik bersama yang berkeadilan untuk semua,” ucapnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)