Ada tawaran menarik bagi daerah yang berhasil menjaga stabilitas harga barang, khususnya bahan pangan. Disediakan insentif fiskal yang besarnya lumayan. Masing-masing Rp10 miliar.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Luky Alfirman mencatat, 34 daerah mampu menjaga inflasi sehingga tidak jumpalitan.
“Kemenkeu berikan insentif fiskal pengendalian inflasi kepada 34 daerah sebesar Rp340 miliar,” kata Lucky dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (6/11/2023).
Dijelaskan Lucky, ke34 daerah itu, terdiri dari 3 provinsi, 6 kota dan 25 kabupaten. Kabupaten dan kota yang berhak atas insentif itu, yakni Kabupaten Banjarbaru, Kota Singkawang, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupataen Kutaikertanegara, Kabupaten Morowali, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Bandung.
“Insentif fiskal kategori pengendalian inflasi daerah diberikan kepada pemerintah daerah yang berdasarkan hasil penilaian telah berkinerja baik dalam mendukung pengendalian inflasi,” kata Lucky.
Pemberian insentif ini, kata Lucky, merupakan tahap ketiga sekaligus terakhir tahun ini. Dari total Rp340 miliar itu, alokasi tertinggi sebesar Rp11,9 miliar dan terendah Rp8,6 miliar.
Sedangkan, Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, total insentif fiskal periode 2023 yang diberikan kepada pemda yang berhasil menangani inflasi, mencapai Rp1 triliun.
Pemberian pertama, kata dia, jumlahnya mencapai Rp330 miliar untuk 33 daerah. Terdiri dari 3 provinsi, 6 kota, dan 24 kabupaten. “Periode kedua kepada 3 provinsi, 6 kota, 24 kabupaten. Itu Rp330 miliar,” katanya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)