Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, terhadap mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming. Banding ditujukan bukan atas hukuman penjara yang dijatuhkan, tetapi terhadap besaran uang pengganti yang belum seluruhnya dipenuhi majelis hakim.
“Tim Jaksa KPK menyatakan upaya hukum banding melalui Panitera Muda Tipikor pada PN Banjarmasin dengan terdakwa Mardani Maming,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis (16/2/2023).
Ali menerangkan Jaksa KPK mengajukan banding karena ada tuntutan yang belum memenuhi rasa keadilan dan menimbulkan efek jera, khususnya terkait besaran nilai uang pengganti yang telah dinikmati terdakwa.
“Setelah kami pelajari masih ada hal-hal yang belum sesuai tuntutan Tim Jaksa, bukan tentang hukum badan, tapi tentang uang pengganti yang belum sepenuhnya dipenuhi majelis hakim,” kata Ali.
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin menjatuhkan vonis 10,5 tahun penjara dengan denda Rp500 juta subsider 4 bulan penjara dan uang pengganti Rp110 miliar subsider 2 tahun penjara.
Sedangkan tuntutan Tim Jaksa KPK adalah 10,5 tahun penjara dengan denda Rp700 juta subsider 8 bulan penjara dan uang pengganti Rp118 miliar subsider 5 tahun penjara.
Ali menegaskan tujuan banding adalah semaksimal mungkin memulihkan kerugian negara atau aset recovery.
“Harta benda hasil korupsi itu harus kemudian disita dan dirampas untuk negara,” pungkasnya.
Diketahui dalam perkara ini, Mardani yang sebelumnya Ketua Umum BPP Hipmi didakwa telah menerima hadiah atau gratifikasi dari seorang pengusaha pertambangan.
Pihak pemberi gratifikasi, yakni mantan Direktur PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) almarhum Henry Soetio dengan total Rp118 miliar.
Gratifikasi diberikan saat Mardani menjabat Bupati Tanah Bumbu terkait Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP dari PT BKPL kepada PT PCN.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)