Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjilat ludahnya sendiri, usai melontarkan kritik pedas soal proyek food estate, kini ia malah memuji proyek tersebut. Bahkan tanpa ragu ia mengklaim bahwa pihaknya telah banyak dihubungi oleh lembaga swadaya masyarakat atau Non-Governmental Organization (NGO) mengenai usulan kebijakan food estate yang disebutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato Tahunan MPR RI, Rabu (16/8/2023) lalu.
Hasto menyebut bahwa pihaknya memandang food estate sendiri adalah upaya untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat. “Jadi kebijakan dari Bapak Presiden itu bagus hanya implementasinya, sama dengan infrastruktur itu bagus implementasinya, baik,” kata Hasto dalam amanat upara Hari Kemerdekaan yang dilaksanakan di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (17/8/2023).
Hasto bahkan menyatakan jika kebijakan ini sudah baik, tinggal kembali dilakukan kajian lebih lanjut untuk memastikan bahwa tidak ada unsur vested of interest. Bahkan beberapa lembaga sudah menyiapkan data-data mengenai sisi negatif dari kebijakan yang dinilainya bagus ini. “Kemarin ada beberapa NGO yang juga menghubungi kami,” ujar Hasto.
PDIP pun setuju dengan diadakannya kebijakan ini, tutur Hasto, karena bertujuan untuk membangun kedaulatan bangsa. Tetapi, kembali, yang dikritisi PDIP mengenai potensi vested of interest yang akan bermunculan seiring dengan diimplementasikannya kebijakan ini. “(Misalnya) diisi oleh sahabat-sahabat dan juga partai politik yang seharusnya tidak ikut campur tangan dlm menggunakan anggaran dari negara,” jelas Hasto.
Tentu pujian ini bertolak belakang dengan ucapan Hasto belum lama ini. Pada Selasa (15/8/2023) kemarin, Hasto dengan lantang mengkritik program food estate atau lumbung pangan yang digarap pemerintah sebagai proyek kejahatan lingkungan.
“Kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate,” kata Hasto di Bogor, Jawa Barat, Selasa (15/8/2023).
Hasto mengingatkan bahwa politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga Bumi Pertiwi. Namun, dalam konteks proyek lumbung pangan, justru terjadi penyalahgunaan misalnya, penebangan hutan hingga habis.
“Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan,” tegas Hasto.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)