Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melchias Markus Mekeng meminta kepada Anies Baswedan tidak membuat kegaduhan. Sebab pernyataannya soal adanya Menteri Koordinator (Menko) ingin merubah Konstitusi bisa membuat masyarakat resah.
Mekeng mengatakan hingga saat ini tidak ada usulan dari pemerintah yang masuk ke DPR dan MPR soal perubahan UUD 1945. Pasalnya proses untuk mengubah UUD 1945 memerlukan waktu yang panjang.
“Kalau menurut saya Anies terlalu berlebihan, terlalu cemas terhadap ini enggak ada itu. Enggak bisa kita ubah pemilu seenaknya saja itu kan ada mekanismenya dan semua ada aturan UU yang berlaku untuk mengubah UU harus proses di DPR bersama pemerintah kalau satunya enggak setuju enggak bisa jalan,” kata Mekeng saat dikonfirmasi, Jumat (17/3/2023).
Dia meminta Anies tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bisa membuat kegaduhan menjelang tahun politik.
“Jangan terlalu naif lah statement-statment itu buat masyarakat jadi resah. Bersaing secara sehat saja gausah tuduh-tuduh yang enggak penting,” sambungnya.
Meken menilai Golkar yang memiliki kader sebagai Menko Perekonomian yakni Airlangga Hartarto tidak pernah berniat untuk mendorong perubahan konstitusi. Bahkan di internal Golkar dan DPR tidak pernah muncul ide-ide tersebut.
“Enggak ada, enggak pernah ada kalau ada di DPR kan tentunya di masing-masing partai juga ada pembahasan. Enggak ada di masing-masing partai,” tegasnya.
Dia menegaskan proses pengubahan konstitusi hanya bisa dilakukan oleh DPR dan MPR dengan usulan dari pemerintah. Namun pemerintah tidak pernah mengusulkan hal tersebut hingga saat ini.
“Yang bisa mengubah UU untuk pemilu kan DPR dan pemerintah. Pemerintah enggak pernah ada usulan, DPR enggak pernah ada usulan. Usulan DPR juga harus dibahas di masing-masing fraksi baru bisa satu keputusan di rapur,” imbuh Mekeng.
Anies Sebut Ada Menko yang Dorong Perubahan Konstitusi
Sebelumnya, Anies Baswedan mengungkapkan ada menteri koordinator (Menko) yang ingin mengubah konstitusi Indonesia. Bahkan, pernyataan tersebut disampaikan secara terang-terangan.
Hal ini disampaikan Anies dalam acara ‘Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Tokoh KAHMI’ yang digelar KAHMI Jaya di Ancol, Jakarta, Kamis (16/3/2023) malam.
“Kok, ada orang yang berada dalam posisi kunci, Menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang berapa banyak yang mau mendukung,” kata Anies.
Dia pun mengaku tak bisa membayangkan petinggi negeri ini mengatakan ingin mengubah konstitusi secara terang-terangan. Dia menilai bila ada pendapat kontroversial seperti demikian, seharusnya diutarakan di ruang tertutup.
Anies menilai kondisi seperti ini bukan menunjukkan kualitas demokrasi Indonesia yang alami penurunan. Baginya, kondisi ini terjadi ketika orang yang tidak punya komitmen terhadap demokrasi makin berani mengutarakan pikirannya secara terbuka.
“Ini bukan menurun kualitas demokrasi, tapi orang yang tidak komit pada demokrasi makin berani ungkapkan pikirannya terbuka,” ujar Anies.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)