Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengusut dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta yang tersebar di berbagai daerah untuk tahun anggaran 2018-2022. Bahkan pengusutan kasus ini mulai menyeret Budi Karya Sumadi sebagai menteri perhitungan. Di mana saja proyeknya?
Namun Jumat (14/7/2023) hari ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi belum kesampaian memeriksa. Karena Menhub Budi Karya berada di luar kota sehingga akan melakukan penjadwalan ulang.
Budi Karya akan diperiksa untuk tersangka Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Semarang sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Putu Sumarjaya.
Proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta merupakan proyek pembangunan jalur kereta api sepanjang hampir 3.000 kilometer yang diperkirakan menghabiskan anggaran sekitar Rp 105,6 triliun.
Hal tersebut tertuang dalam Rencana Strategis Perkeretaapian 2015 – 2019 yang disusun Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Ditjen KA) Kementerian Perhubungan. Jadi dalam jangka waktu lima tahun, Ditjen KA akan mempercepat pembangunan jalur kereta api di pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.
Saat rencana proyek disusun, jalur kereta api hanya tersedia di Pulau Jawa dan Sumatra. Dari 6.324 km jalur KA yang tersedia di Pulau Jawa, tercatat hanya 3.600 km yang beroperasi. Sedangkan di Sumatera, jalur kereta api yang aktif sepanjang 1.369 km dari total 1.835 km yang tersedia.
Di Pulau Sumatera, rencananya pemerintah akan mempercepat pembangunan jalur kereta yang menghubungkan Sumatera Utara, Sumatra Barat dan Sumatera Selatan, serta melanjutkan pembangunan jalan kereta api di Aceh, khususnya yang menghubungkan Lhokseumawe -Bireun.
Untuk mewujudkannya, Ditjen KA akan mengaktifkan kembali jalur sepanjang 111 km serta membangun jalur baru sepanjang 1.399 km dan jalur ganda sepanjang 80 km. Proyek ini bahkan membutuhkan anggaran Rp105,6 triliun.
Sementara itu di Sulawesi, pemerintah akan mempercepat pembangunan jalur kereta api trans Sulawesi melalui pengembangan jalur kereta api baru sepanjang 1.772 km di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo dan Sulawesi Utara. Anggaran yang disediakan pemerintah sebesar Rp 10,8 triliun yang berasal dari APBN.
Proyek dari Ditjen KA juga akan menyambangi Pulau Kalimantan yang juga belum terjamah akses kereta api melalui pembangunan jalur baru Trans Kalimantan sepanjang 2.428 km yang menghubungkan Kalimantan Timur, Kalimatan Selatan dan Kalimantan Tengah, serta Kalimantan Barat.
Proyek ini membutuhkan dana Rp4 triliun hingga tahun 2019. Perincian anggaran tersebut, yakni Lintas Utara Rp. 430 miliar, Lintas Tengah Rp 630 miliar dan Lintas Selatan Rp 2,9 triliun hingga akhir 2009. Trans Kalimantan terdiri dari tiga poros yaitu poros utara 1.500 km, tengah 1.400 km dan selatan 2.900 km.
Terakhir, pemerintah akan mempercepat pembangunan jalur kereta api trans Papua melalui pengembangan jaringan kereta api baru sepanjang 390 km di Papua Barat. Proyek kereta api Trans Papua dimulai semester II 2016 membutuhkan dana Rp 31 triliun sepanjang 1.550 km dengan menggunakan APBN. Targetnya proyek kereta api Trans Papua akan rampung pada tahun 2030.
Dengan demikian rincian kebutuhan anggaran Percepatan Pembangunan Jalur Kereta Api (KA) di Luar Pulau Jawa 2005 -2019, untuk jalur KA Trans Sumatra sebesar Rp 41,12 triliun, Jalur KA Trans Sulawesi sebesar Rp 31,25 triliun, Jalur KA Trans Kalimantansebesar Rp 22,9 triliun dan Jalur KA Trans Papua sebesar Rp 10,33 triliun.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)