Israel yang terus menggempur kawasan Gaza sejak 7 Oktober sehingga luluh lantak mulai mengubah rencananya. Semula tentara zionis itu beralasan menyerang Gaza untuk menghabisi Hamas sebagai balasan akibat melakukan serangan mendadak ke Israel. Kini rencana itu berubah. Apa ‘plan B’ Israel ini?
Sudah lebih dari dua bulan sejak pemerintah Israel melancarkan perang di Gaza sebagai tanggapan atas serangan Hamas di wilayah selatan, yang mengakibatkan terbunuhnya sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil Israel. Pemboman dan serangan darat Israel yang tiada henti telah meratakan seluruh lingkungan dan menewaskan hampir 20.000 warga Palestina, lebih dari sepertiganya adalah anak-anak.
Tujuan serangan Israel adalah “pemberantasan” Hamas dari daerah kantong tersebut, namun rencana itu tersebut semakin dipertanyakan oleh para pejabat dan analis asing. Sebaliknya, kehancuran besar-besaran yang terjadi di Gaza serta komunikasi internal menunjukkan tujuan lain yang mungkin ingin dicapai oleh pemerintah Israel.
Sebuah dokumen yang dibuat Kementerian Intelijen Israel yang bocor kepada pers Israel akhir Oktober menguraikan pemindahan paksa dan permanen 2,3 juta penduduk Palestina di Gaza ke Semenanjung Sinai di Mesir. Dokumen tersebut dilaporkan dibuat untuk sebuah organisasi bernama The Unit for Settlement – Gaza Strip, yang berupaya menjajah kembali Jalur Gaza 18 tahun setelah pasukan dan pemukim Israel menarik diri dari sana.
Profesor Sejarah Hubungan Internasional di Universitas Turin Lorenzo Kamel mengungkapkan, saat ini kita tidak hidup di tahun 1948. Saat ini, jauh lebih sulit untuk memusnahkan kota-kota dan desa-desa seperti seperti dilakukan 75 tahun yang lalu ketika sebagian besar penduduk Palestina diusir dari tanah air mereka oleh milisi Israel. Ketika itu jangkauan media tidak seluas sekarang.
“Oleh karena itu, pihak berwenang Israel telah beralih kepada apa yang kita sebut sebagai ‘plan B’ atau ‘rencana B’ yaitu membuat Jalur Gaza tidak dapat dihuni lagi, dengan menjatuhkan puluhan ribu ton bom,” katanya, mengutip Al Jazeera.
Strategi baru ini diterapkan dengan menargetkan infrastruktur sipil yang mendukung kehidupan di wilayah tersebut, termasuk sekolah, universitas, rumah sakit, toko roti, pertokoan, lahan pertanian dan rumah kaca, penampungan air, sistem pembuangan limbah, pembangkit listrik, panel surya, serta generator.
Ia menambahkan, ini dilakukan bersamaan dengan pengepungan penuh di Gaza, yang mengakibatkan terputusnya pasokan makanan, air, listrik dan obat-obatan. Tentara Israel mengizinkan masuknya beberapa truk dalam sehari, jika memang ada, yang menurut organisasi kemanusiaan tidak memenuhi kebutuhan penduduk Palestina, dengan 1,8 juta di antaranya telah menjadi pengungsi internal.
Hal ini mengakibatkan apa yang sering disebut sebagai “bencana”, “malapetaka”, “kuburan”, dan “neraka” kemanusiaan. Warga Palestina di Gaza sudah berada di ambang ancaman parah kelangsungan hidup, sementara epidemi yang meluas dianggap oleh sebagian orang sebagai tujuan yang diinginkan. Seperti yang dinyatakan oleh mantan kepala Dewan Keamanan Nasional Israel Giora Eiland: “Epidemi parah di selatan Jalur Gaza akan membawa kemenangan semakin dekat.”
Ketika Jalur Gaza sudah tidak dapat ditinggali dan penduduknya tidak punya pilihan selain meninggalkan wilayah mereka secara sukarela, langkah berikutnya adalah memastikan bahwa negara-negara tetangga, terutama Mesir, siap untuk “menyerap mereka”. Hal ini telah ditegaskan oleh beberapa tokoh terkemuka di Israel, termasuk mantan wakil direktur badan intelijen nasional Mossad, Ram Ben Barak.
Dalam sebuah tweet berbahasa Ibrani, Ben Barak menyatakan perlunya membangun koalisi negara-negara dan pendanaan internasional yang memungkinkan warga Gaza yang ingin meninggalkan negara tersebut dapat diserap [di negara-negara tersebut] melalui perolehan kewarganegaraan.
Warga Palestina Jadi Tameng oleh Tentara Israel
Kamel menambahkan, pada 12 November 1914, Presiden AS Woodrow Wilson menulis kepada aktivis kesetaraan ras William Monroe Trotter bahwa “Segregasi bukanlah hal yang memalukan namun merupakan sebuah keuntungan, dan Anda harus menganggap hal tersebut sebagai hal yang baik”.
Lebih dari 100 tahun kemudian, rencana Israel – yang tidak terlalu berkaitan dengan segregasi dan lebih banyak melakukan pembersihan etnis – disajikan dengan istilah serupa. Pengusiran tersebut, dalam kata-kata Ben Barak, adalah “kesempatan [bagi penduduk Gaza] untuk menghindari ketakutan terhadap Hamas, yang menggunakan mereka sebagai tameng manusia”.
Ironisnya tentu saja warga sipil Palestina kerap dijadikan “tameng manusia” oleh tentara Israel sendiri. Namun lebih dari itu, seiring dengan penekanan pada “keberangkatan sukarela” dalam “pendekatan baik hati” ini, pemukiman kembali secara paksa juga menjadi lebih mudah diterima oleh komunitas internasional dengan adanya klaim bahwa orang-orang Palestina sebenarnya hanyalah orang Arab, dan oleh karena itu dapat dengan mudah direlokasi ke negara Arab lainnya.
Israel telah lama menyebut 156.000 warga Palestina (dan keturunan mereka) yang tetap berada di dalam perbatasannya setelah tahun 1948 sebagai “orang Arab”, dan menyangkal identitas Palestina mereka. Seperti yang pernah dinyatakan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, “Warga Arab [Israel] memiliki 22 negara. Mereka tidak membutuhkan yang lain.”
Penting untuk ditekankan di sini bahwa menyebut penduduk lokal, mulai dari Selat Gibraltar hingga Selat Hormuz, dengan sebutan “orang Arab” sama saja dengan menyebut orang-orang dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, Irlandia dan Inggris, terlepas dari asal mereka, sebagai “orang Inggris”. Mereka berbagi bahasa tetapi menunjukkan sejarah, tradisi, dan identitas yang sangat jelas.
Lebih dari 1.000 tahun yang lalu, ahli geografi Yerusalem al-Muqaddasi (946–1000) menjelaskan dengan jelas bahwa ia menganggap dirinya sebagai orang Palestina: “Saya mengatakan kepada mereka [para pekerja di Shiraz] tentang pembangunan di Palestina dan saya berdiskusi dengan mereka mengenai hal ini. Ahli pemotong batu bertanya padaku: Apakah kamu orang Mesir? Saya menjawab: Tidak, saya orang Palestina.”
Berabad-abad kemudian, pada 3 September 1921, sebuah editorial yang diterbitkan di surat kabar berbahasa Arab Falastin menyatakan: “Kami adalah orang Palestina yang pertama, dan orang Arab yang kedua.” Ini hanyalah dua contoh, di antara banyak contoh lainnya, sumber tertulis yang secara jelas menggunakan kata “Palestina” sebagai penanda identitas.
Bahwa orang-orang Palestina bukan sekadar “orang Arab” tampak lebih jelas jika kita melihat tahun-tahun ketika Tepi Barat diduduki (1948-1967) oleh Yordania: sebuah pendudukan yang ditentang oleh penduduk lokal pada saat itu, terutama oleh Fatah, sampai-sampai Raja Hussein merasa berkewajiban untuk memberlakukan darurat militer.
Diusir dari Tanah Air, Ditolak Tetangganya
Di Gaza, yang berada di bawah kendali Mesir pada periode yang sama, warga Palestina menghadapi penindasan yang kejam, tidak diberi kewarganegaraan, dan hanya memiliki sedikit kendali atas pemerintahan lokal. Kebanyakan dari mereka hidup dalam kondisi yang sangat miskin, sebagian besar di kamp-kamp pengungsi, yang telah diusir oleh milisi Israel dari desa-desa di sekitar Jalur Gaza, termasuk Huj, Najd, Abu Sitta, Majdal, al-Jura, Yibna, dan Bayt Daras. Tiga desa terakhir ini, khususnya, adalah tempat asal tiga pendiri Hamas – Ahmed Yassin, Abd al-Aziz al-Rantisi dan Ibrahim al-Yazuri – diusir bersama keluarga mereka ketika masih anak-anak.
Saat ini, tidak hanya warga Palestina yang berjuang melawan pengusiran massal mereka dari Gaza dan mungkin Tepi Barat, namun negara-negara tetangga yang ditekan Israel untuk menampung mereka juga melakukan penolakan.
Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi telah berulang kali dan dengan jelas menolak “penggusuran warga Palestina dari tanah mereka”. Dia, seperti para pendahulunya, memandang Palestina sebagai ancaman keamanan. Jika mereka diusir ke Sinai, ia khawatir semenanjung itu akan menjadi basis operasi pejuang Palestina, yang dapat menyeret Mesir ke dalam perang lagi.
Yordania juga khawatir dengan pengusiran warga Palestina dari Tepi Barat ke wilayahnya dan Raja Abdullah serta pemerintahannya telah menyatakan penolakan mereka dengan jelas. Seperti yang dikatakan Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi: “Lakukan apa pun yang Anda [otoritas Israel] inginkan. Pergi, hancurkan Gaza. Tidak ada yang menghentikan Anda dan setelah Anda selesai, kami [tidak akan] membereskan kekacauan Anda.”
Kemampuan Israel untuk melaksanakan “Rencana B” memang dipertanyakan. Pada tahun 1950, PBB menyarankan pemukiman kembali ribuan warga Palestina dari Jalur Gaza ke Semenanjung Sinai. Usulan tersebut mendapat perlawanan keras dari para pengungsi itu sendiri dan akhirnya ditinggalkan. Saat ini, perlawanan lebih sengit dari sebelumnya. Warga Palestina tahu apa arti “sementara” – bahwa tidak ada “hak untuk kembali” bagi mereka – dan ingin tetap tinggal di tanah mereka.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)