Hari masih pagi, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia bicara perpanjangan izin Freeport. Padahal, izin tambangnya baru berakhir di 2041. Atau masih 18 tahun lagi. Ada apa?
Menteri Bahlil mengakui, izin tambang Freeport kemungkinan diperpanjang. Syaratnya, barter 10 persen saham kepada pemerintah Indonesia. “Akan kami putuskan dalam waktu dekat. Tapi hampir pasti (diperpanjang),” ujar Menteri Bahlil di acara Indonesia-Cina Smart City Expo 2023, Jakarta, Rabu (24/5/2023).
Dia mengatakan, Freeport sudah mengajukan perpanjangan izin kepada pemerintah, namun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), masih membahas detilnya. Tambahan pendapatan dan manfaat bagi negara, menjadi hal yang paling diperhitungkan.
Adapun syarat yang diminta pemerintah Indonesia kepada Freeport, adalah menambah kepemilikan saham sebesar 10 persen. Kalau diterima maka andil pemerintah Indonesia di Freeport naik menjadi 61 persen.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif mengatakan, perpanjangan izin Freeport harus meningkatkan pendapatan negara. Bahkan, jika smelter terintegrasi dan masih ada cadangan emas, izin perpanjangan operasi bisa dilakukan lebih cepat.
Sebelumnya, Menteri Bahlil mengatakan, tamabahan saham 10 persen yang diajukan pemerintah, sedang dipertimbangkan, seiring naiknya pendapatan Freeport. “Freeport harus mau. Bagaimana caranya harus mau. Kalau Freeport enggak mau nambah, saya siap dievaluasi menteri,” kata Menteri Bahlil.
Naik-turun Setoran Freeport
Terkait kontribusi Freeport ke brangkas negara, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI), Tony Wenas menyebut US$ 3,586 miliar pada 2022. Atau setara Rp53,79 triliun dengan asumsi kurs Rp15.000/US$. Kontribusi Freeport itu berbentuk pajak dividen dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Tony mengatakan, kontribusi Freeport kepada penerimaan negara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) perusahaan tahun 2023, ditargetkan tembus US$3,498 miliar atau Rp52,47 triliun. Kok malah turun tipis sekitar Rp1,32 triliun? .
“Untuk RKAB 2023, rencana penerimaannya 3,498 miliar dolar AS, masih lebih dari Rp50 triliun juga. Memang ada pengurangan sedikit dari rencana kerja, walau produksi metal diperkirakan hampir sama. Ini ada biaya-biaya. Bea keluar (BK) khususnya yang tadinya 5 persen, berkurang menjadi 2,5 persen. Karena, progres smelter sudah melebihi 30 persen. Ini sesuai dengan peraturan yang ada dalam IUPK,” kata Tony di ruang rapat Komisi VII DPR, Jakarta, Senin (6/2/2023).
Dengan asumsi harga tembaga US$4 dan emas US$1.800 per ounces, menurut Tony, penerimaan negara pada 2024, berpeluang naik menjadi US$4,016 miliar (Rp60,24 triliun). Sementara pada 2025, kembali berkurang menjadi US$3,715 miliar (Rp55,725 triliun), dan pada 2026 naik lagi menjadi US$4,070 miliar (Rp61,05 triliun).
“Ini penurunan biasanya dikarenakan pada saat itu kami menambang kalau dilihat tadi rencana produksi dan juga ada bea keluar yang akhirnya jadi nol karena progres smelter, sudah lebih dari 50 persen,” kata dia.
Ternyata, operasional Freeport itu juga menciptakan kerugian negara berupa rusaknya lingkungan. Karena limbah tailing yang dibuang serampangan. Pada 2017, Badan Pemeriksa Keuangan menghitung adanya kerugian akibat kerusakan lingkungan sebesar Rp185 triliun.
Kerusakan lingkungan terjadi karena tidak layaknya penampungan tailing di sepanjang Sungai Ajkwa, Kabupaten Mimika, Papua. Kerugian lingkungan di area hulu diperkirakan mencapai Rp10,7 triliun, muara sekitar Rp8,2 triliun, dan Laut Arafura Rp166 triliun. Pelanggaran serius terjadi karena area penampungan tailing, sebetulnya telah dibatasi hanya 230 kilometer-persegi di wilayah hulu. Tapi semuanya dilanggar, sehingga limbah tailing itu merembes hingga ke muara sungai.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)