Kalau tak ada aral, PT Telkom (Persero) Tbk menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 27 Mei 2022. Informasinya ada yang bernafsu mempertahankan muka lama memimpin Telkom, meski sudah dua periode.
Direktur Eksekutif Sinergi BUMN Institute, Achmad Yunus mengingatkan, rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST Telkom dilakukan dengan mematuhi Peraturan Pemerintah 45/2005 tentang BUMN.
Pada pasal 19 yang mengatur masa jabatan direksi BUMN, lanjut Yunus, tidak boleh melebihi jangka waktu lima tahun. Dan, dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.
Sementara Direktur Utama PT Telkom, Ririek Adriansyah, tercatat masuk direksi industri telekomunikasi pelat merah, sejak 2012. Secara hukum, penugasan Ririek berakhir saat RUPST.
“Jadi dua periode itu harga mati, di PP 45 disebutkan begitu. Semua masa jabatan direksi BUMN maksimal dua periode. Soal kinerja bagus dan lain-lain tidak dapat dijadikan alasan untuk mempertahankan, karena kita menghindari oligarki yang orangnya hanya itu-itu saja,” kata Yunus, Jakarta, dikutip Senin (16/5/2022).
Tentu saja, pernyataan Yunus ini tidak datang tiba-tiba dari langit. Bak hujan yang biasa membasahi Jakarta pada sore hari. Bisa jadi memang ada kelompok atau skenario untuk mempertahankan Ririek Adriansyah dalam RUPST nanti.
Yunus tak memungkiri, Telkom menjadi salah satu BUMN dengan kinerja yang bagus di bawah kendali Ririek. Tapi posisi Telkom saat ini tidak bisa dibilang aman, karena ketatnya persaingan di bisnis teknologi.
“Telkom harus bisa bertransformasi, karena sekarang marketnya baru nasional. Ke depan harus mulai mengarah ke pasar internasional. Maka dari itu diperlukan orang orang segar, agar kinerja keuangan dan operasional Telkom bisa lebih baik lagi,” katanya.
Dalam penyusunan direksi Telkom, lanjutnya, Kementerian BUMN perlu memperhatikan keseimbangan antara figur internal dan eksternal.
“Karyawan karir terutama yang sudah dari awal di Telkom, memahami core bisnis perusahaan, memahami value corporate perlu diberi porsi dalam jajaran BOD mendatang. Jangan semuanya dari luar, karena bisa menjadi demotivasi bagi karyawan,” pesannya.
Sejauh ini, dia menilai, proses seleksi direksi di BUMN, acapkali tidak transparan. Khususnya BUMN ‘basah’ seperti Telkom.
“Kementerian BUMN tidak pernah transparan, kita tidak tahu kapan ujiannya, seperti apa hasilnya, tiba-tiba sudah dikasih SK. Katanya sudah melalui seleksi tapi prosesnya tidak bisa diakses masyarakat,” pungkas Yunus. [ikh]
Beri Komentar (menggunakan Facebook)