Dalam rentang waktu Tahun 2020-Oktober 2023, Ditjen Bina Marga telah membangun Infrastruktur jalan tol beroperasi sepanjang 728,85 km.
Dengan rincian pada tahun 2020-2022 sepanjang 511,11 km, dan capaian hingga Oktober 2023 sepanjang 217,8 km.
Hal itu diungkap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga
Ruas jalan tol yang telah selesai dibangun pada tahun 2023 meliputi Jalan Tol Cisumdawu Seksi 1-3, Jalan Tol Cibitung– Cilincing (Seksi Telaga Asih – Taruma Jaya), Jalan Tol Sigli – Banda Aceh Seksi 2, Jalan Tol Binjai – Langsa (Seksi Binjai – Stabat), Jalan Tol Lubuklinggau – Curup – Bengkulu (Seksi Bengkulu – Taba Penanjung), Jalan Tol Pekanbaru – Padang (Seksi Pekanbaru – Bangkinang), dan Jalan Tol Manado – Bitung.
Sementara, ruas jalan tol yang statusnya on-going atau masih dalam proses konstruksi pada tahun 2023 ini meliputi jalan tol IKN, jalan tol Serpong – Balaraja Seksi 1B, dan jalan tol Kuala Tanjung –Tebing Tinggi – Parapat Seksi 1-2.
Hedy menambahkan pagu alokasi anggaran Ditjen Bina Marga Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp49,31 triliun. Mengingat terdapat beberapa proyek penugasan baru dan penyelesaian major project, sehingga sampai November 2023 bertambah secara bertahap menjadi Rp78,96 triliun.
Penambahan tersebut berkaitan dengan penyelesaian proyek-proyek penugasan lainnya seperti IKN, KIT Batang, penanganan bencana Cianjur sebesar Rp1,41 Triliun, dukungan konstruksi JTTS sebesar Rp2,49 Triliun, inpres jalan daerah sebesar Rp14,6 triliun, luncuran SBSN sebesar Rp1,58 Triliun, luncuran dan percepatan PHLN Rp2,70 triliun, dan LMAN Rp6,37 triliun.
“Hingga saat ini (14 November 2023), Ditjen Bina Marga telah menyerap sebesar Rp47,66 triliun yaitu sekitar 60,36% atau lebih dari setengah total anggaran yang dialokasikan dengan progres fisik sebesar 71,42%,” ujar Direktur Jendral Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian
dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/11/2023).
Sebenarnya dalam situasi krisis pangan saat ini, jalan tol beroperasi yang sepanjang 728,85 km mendukung mobilisasi pangan untuk menekan inflasi. Kenaikan harga pangan salah satunya dipicu biaya logistik yang mahal, meski infrastruktur banyak dibangun Presiden Jokowi.
Hal ini karena proyek infrastruktur tidak merata dan terfokus pada daerah-daerah tertentu. Padahal seharusnya dapat mengatasi biaya logistik dapat turun dengan panjangnya infrastruktur jalan dibangun. Bahkan anggarannya pun mencapai triliunan rupiah.
Dalam kesempatan itu, Ditjen Bina Marga menegaskan akan terus menyelesaikan amanat RPJMN tersebut hingga akhir taPemerintah mencatat biaya logistik nasional per September 2023 telah mencapai 14,29 persen, lebih rendah dari periode 2020 yang mencapai 24 persen terhadap PDB Indonesia.
Pemerintah menargetkan biaya logistik terhadap PDB pada 2045 dapat mencapai 8 persen, seiring target Indonesia keluar dari jebakan kelas berpendapatan menengah atau middle income trap (MIT). Mengacu data World Bank atau Bank Dunia, per 2020 posisi biaya logistik Indonesia berada di level 24 persen.
“Biaya logistik harus sama dengan negara maju, yaitu 8 persen terhadap PDB,” kata Direktur Perdagangan Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasinoal (Bappenas) Laksmi Kusumawati dalam kesempatan berbeda.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)