Minggu, 18 Des 2022 – 08:56 WIB
Dirjen Polpum Kemendagri Dr Bahtiar (kiri) berbincang dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly usai Rapat Konsolidasi Nasional Bawaslu 2022 di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (17/12/2022). (Foto: Puspen Kemendagri)
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajak semua pihak untuk menghadirkan pemilihan umum (Pemilu) yang damai dan menyenangkan. Ajakan itu disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Bahtiar saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam Rapat Konsolidasi Nasional Bawaslu 2022 di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (17/12/2022).
“Mari hadirkan pemilu yang menyenangkan, riang gembira, dan damai. Presiden juga memerintahkan agar pemilu tidak senyap dan pemilu jangan menjadi sepi dan was-was,” kata Bahtiar.
Bahtiar mengatakan, selayaknya pesta demokrasi, Pemilu 2024 sebagai ajang untuk memilih pemimpin pilihan rakyat harus disambut oleh seluruh elemen bangsa dengan suka cita. Karenanya, untuk membangun suasana tersebut, masyarakat perlu mengetahui tahapan Pemilu yang dilakukan.
“Pemda seluruh Indonesia, khususnya jajaran Kesbangpol se-Indonesia, agar aktif membantu KPU, Bawaslu Daerah (untuk) sosialisasikan seluruh tahapan pemilu kepada masyarakat hingga pelosok negeri,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, ia pun mengungkapkan rasa hormatnya pada Presiden Joko Widodo yang hadir secara langsung dalam rapat konsolidasi tersebut. Menurutnya, hadirnya pemimpin negara dalam acara tersebut merupakan motivasi kepada penyelenggara pemilu untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai konstitusi dan perundangan-undangan.
Selain itu, apresiasi juga disampaikan kepada Bawaslu yang terus mematangkan kesiapan untuk melaksanakan tugasnya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
“Kita senang, gembira, dan memberikan apresiasi kepada Bawaslu RI yang mematangkan kesiapan jajaran Bawaslu seluruh Indonesia,” pungkasnya.
Lima Ancaman Pemilu
Sebelumnya, anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty saat Peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dan Pemilihan Serentak 2024 di Jakarta, Jumat (16/12/2022) menyebutkan, isu netralitas penyelenggara Pemilu, polarisasi di tengah masyarakat dan tingginya intensitas penggunaan media sosial menjadi isu strategis yang harus diperhatikan demi memastikan pemilu 2024 berlangsung lebih terbuka, jujur dan adil. Isu penting lainnya adalah pelaksanaan pemilu di empat daerah otonomi baru (DOB) di Papua serta pemenuhan hak memilih dan dipilih.
“Merujuk hasil temuan dan riset dari IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, Bawaslu mencatat sejumlah isu strategis yang harus menjadi perhatian bersama, terutama (bagi) penyelenggara pemilu, sebagai upaya membawa pelaksanaan Pemilu 2024 yang lebih terbuka, jujur dan adil,” kata Lolly Suhenty.
Lolly menyebutkan isu strategis pertama adalah persoalan netralitas penyelenggara pemilu yang harus dijaga, dirawat, dan dikuatkan untuk meningkatkan kepercayaan publik sekaligus merawat harapan publik terhadap pemilihan umum lebih kredibel dan akuntabel.
“Polemik tahapan verifikasi faktual partai politik yang diwarnai oleh ketegangan di internal penyelenggara pemilu menjadi pengalaman penting bagi penyelenggara pemilu terkait urgensi menjaga netralitas dan profesionalitasnya,” jelasnya.
Isu strategis kedua, ialah pelaksanaan tahapan pemilu di daerah otonomi baru (DOB) provinsi, yakni Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya.
Berdasarkan hasil IKP 2024, Bawaslu mencatat penyelenggara pemilu harus memberikan perhatian khusus terkait kesiapan wilayah baru tersebut dalam mengikuti ritme tahapan pemilu yang sudah berjalan.
“Ketiga, potensi masih kentalnya polarisasi di masyarakat terkait dukungan politik tetap harus menjadi perhatian untuk menjaga suasana yang kondusif dan stabil selama tahapan pemilihan umum berjalan,” kata Lolly.
Berikutnya, isu strategis keempat adalah persoalan intensitas penggunaan media sosial yang makin meningkat, sehingga memerlukan berbagai langkah mitigasi secara khusus dari penyelenggara pemilu untuk mengurangi dampak politik dan kerawanan dari dinamika politik di dunia digital.
Wiguna Taher
Beri Komentar (menggunakan Facebook)