Kementerian Pertanian melalui Inspektorat Jenderal Kementan terus membangun kolaborasi dan sinergitas bersama anatara Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH). Kali ini, kerjasama pengawasan dilakukan di Provinsi Aceh dalam menghadapi terjadinya krisis pangan.
Irjen Kementan, Jan Samuel Maringka dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Bidang Ketahanan Pangan di wilayah Banda Aceh, menyampaikan pentingnya menjaga pangan di wilayah perbatasan. Apalagi, kata dia, pangan menjadi sangat penting mengingat semua negara tengah menghadapi masalah yang sama.
“Kedaulatan pangan itu harus menjadi komitmen bersama. Dan untuk mencapainya kita tidak harus melalui gerakan besar, tapi dengan yang kecil juga bisa kita lakukan asalkan bersama-sama. Kita ajak semua pihak untuk menjaga pangan, mulai dari aparat yang berjaga di perbatasan terluar Indonesia” ujar Jan, Senin, (30/08/2022).
Menurut Jan, peranan APH sangat diperlukan dalam mewujudkan keberhasilan program pertanian yang sedang berjalan. Melalui program jaga pangan, kata Jan, ketahanan pangan akan terjaga dengan baik dan sistem pencegahan dapat terus dilakukan.
“Itulah pentingnya koordinasi. Jaga Pangan adalah program pengawasan dalam rangka memberikan kontribusi kepada pertanian sehingga mencapai targetnya dan ini harus kita lakukan bersama. Semua perlu kolaborasi agar program pertanian bisa tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Mari Jaga Pangan, Jaga Masa Depan dari wilayah terluar Indonesia,” katanya.
Gubernur Aceh Mayjen (Purn) Achmad Marzuki mendukung penuh upaya Kementan dalam melakukan pengawasan pangan. Apalagi kata Marzuki, pihaknya juga telah membuat program jangka panjang yang fokus pada sektor pertanian.
“Sejak awal dilantik sebagai Gubernur saya sudah langsung fokus membuat program jangka panjang mengenai pangan. Dan masalah pangan yang dibenahi adalah hulu hilirnya. Alhamdulillah beras kita sudah surplus dan selama beberapa bulan terakhir kita tidak lagi menjadi penyumbang inflasi di Aceh,” katanya.
Sebagai informasi, Kementan di Tahun Anggaran 2022 telah mengalokasikan bantuan dari unit kerja Eselon I, yaitu Direktorat Jenderal Tanaman Pangan total senilai Rp15.297.017.000,00, Direktorat Jenderal Hortikultura total senilai Rp5.380.000.000,00, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian total senilai Rp24.340.335.000,00; Direktorat Jenderal Perkebunan total senilai Rp14.496.917.000,00; dan Direktorat Jenderal Peternakan total senilai Rp3.445.900.000,00 (terkait PMK).
Disisi lain, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh, Cut Huzaimah, mengatakan bahwa produksi pertanian di Aceh terus mengalami peningkatan. Bahkan saat ini pihaknya fokus menargetkan kebutuhan ekspor mengingat kebutuhan dalam negeri di daerah Aceh sudah tercukupi.
“Tapi selain itu kita juga terus mengembangkan produk pertanian lokal yang memiliki peluang nilai ekspor. Insyaallah kita ingin Aceh bisa swasembada memenuhi kebutuhan sendiri,” jelasnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)