Operasional hilirisasi (smelter) PT Vale Indonesia tidak akan bisa dimulai jika proses divestasi 14 persen sahamnya untuk Holding BUMN Pertambangan, MIND ID, belum rampung.
Kepastian itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (23/2/2024), mengatakan bahwa proses divestasi tersebut memang sudah diatur di dalam regulasi.
“Dari sisi regulasi kan dia memang harus divestasi. Di sisi yang lain. kami ingin memastikan juga bahwa hilirisasi yang didorong oleh Presiden dan undang-undang itu berjalan. MIND ID atau siapapun nanti yang ditunjuk, bisa berjalan di sana, kami bisa memastikan rencana-rencana yang ada di Vale itu bisa terus kami jaga untuk hilirisasinya,” kata Dadan.
Dadan juga mengungkapkan bahwa harga divestasi 14 persen saham Vale Indonesia dengan MIND ID telah disepakati. “Setahu saya sudah,” kata dia.
Kendati demikian, ia tidak menyebut soal harga divestasi saham Vale tersebut. “Saya tahunya pokoknya sudah deal ya. Pak Menteri (Arifin Tasrif) kan sudah menyampaikan indikasi kan ya soal harganya,” ucap Dadan.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan bahwa kesepakatan mengenai divestasi saham Vale Indonesia kepada Indonesia melalui MIND ID akan ditandatangani pada Senin (26/2/2024). “Penandatanganan itu mudah-mudahan Senin jam 4 sore,” ujar Erick Thohir di Jakarta, Selasa (20/2/2024).
Selain Erick, penandatanganan tersebut juga akan disaksikan oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, serta Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
“Nah, kalau jam empat sudah tanda tangan, soal berapa angkanya, ayo kita omongkan di situ. Saya tidak bisa bicara terlalu jauh karena ini public company,” ujar Erick ketika ditanya mengenai angka kesepakatan divestasi saham Vale.
Dalam kesempatan tersebut, Erick mengatakan bahwa dalam jajaran direksi PT Vale Indonesia pasti akan ada perwakilan dari pemerintah, sebab pemerintah merupakan pemegang saham Vale terbesar, yakni 34 persen, dan sisanya dipegang oleh publik.
Ia menegaskan bahwa yang terpenting bagi pemerintah adalah ketika Vale menjadi bagian dari ekosistem Indonesia. “Kami akan mendorong percepatan investasi dan hilirisasi di Vale yang selama ini cukup lambat,” ujar Erick.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)