Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Hamdan Zoelva merespons draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kekhususan Jakarta (DKJ).
Menurutnya, ada skenario di belakang RUU ini yang diduga bertujuan ingin mematikan demokrasi di Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam diskusi bertajuk ‘Mengapa Demokrasi Tak Boleh Mati di Jakarta’ yang digelar di Posko Timnas AMIN, Jalan Diponegoro 10, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/12/2023).
“Ini kita tidak tahu siapa yang punya skenario di belakang nya. Ini pasti ada skenario. Yang ternyata dari tanggapan beberapa fraksi partai beberapa yang terakhir yang juga seharusnya ikut dalam pembahasan yang bersumber dari DPR ternyata tidak setuju,” ujar Hamdan.
Hamdan berpandangan bahwa ada desain besar yang tidak disadari oleh sebagian anggota DPR. Sehingga mereka tidak tahu-menahu ada penyusupan melalui RUU DKJ itu. “Dan saya kira itu yang harus kita cari. bahwa siapa yang punya skenario itu berarti dia berniat mematikan demokrasi di Indonesia,” kata Mantan Ketua MK ini.
Selain itu, dia menilai bahwa hadirnya RUU DKJ ini akan mengakibatkan indeks demokrasi semakin merosot. Pasalnya, demokrasi di Indonesia sudah menurun dalam beberapa tahun terakhir.
“Sejak reformasi, sejak tahun 1999 kita menganut demokrasi. Itu demokrasi awalnya sangat luar biasa tahun 1999. Kemudian 2004. Kemudian maju ke 2009, 2014. Nah mulai 2019 ya, dan seterusnya, ini demokrasi kita semakin menurun,” jelasnya.
Apalagi, sambung Hamdan, Jakarta adalah kota yang terpenting di Indonesia sekarang maupun di masa mendatang. Jakarta akan tetap menjadi kota terpenting. kota metropolitan, kota dunia.
“Karena itu saya berpandangan bahwa tidak boleh ada dalam UU itu untuk DKI Jakarta gubernur ditunjuk oleh presiden, saya kira itu pandangan saya,” tuturnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)