Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Prof Anthony Budiawan menyebut, proyek kereta cepat China tak ada manfaatnya untuk perekonomian nasional. Yang ada malah keuangan negara boncos alias tekor.
Kepada Inilah.com, Jumat (29/7/2022), Prof Anthony menerangkan, keputusan pemerintah untuk investasi kereta cepat dengan menggandeng China, berpotensi melahirkan kontribusi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Karena sebagian besar bahan bakunya dari impor. Mulai gerbong, rel termasuk manajemen proyek. Setelah beroperasi dan ternyata rugi. Juga akan mengurangi pertumbuhan ekonomi,” papar Prof Anthony.
Terkait adanya pembengkakan biaya atau cost overrun yang lebih dari 30 persen, atau US$1,9 miliar, dirinya semakin yakin, proyek kereta cepat China ini, tidak akan untung. Jangankan untung, balik modal atau break event point saja, sulit sekali.
Kini, pihak China Development Bank (CDB) mendesak pemerintah untuk menalangi bengkaknya biaya pembangunan kereta cepat yang nilainya hampir Rp27 triliun. “Sehingga proyek ini membebani keuangan negara dan pertumbuhan ekonomi. Apalagi kalau proyek ini mangkrak. Bakal menjadi bom waktu bagi presiden yang akan datang. Kasihan,” tutupnya.
Atas permintaan China (CDB) agar pemerintah Indonesia menalangi pembengkakan US$1,9 miliar, Deputi bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo sudah buka suara.
Dia bilang, persoalan cost overrun proyek kereta cepat masih dibahas. Khususnya permintaan CDB agar pemerintah Indonesia turun tangan membiayai pemnbengkakan yang menurut BPKP mencapai US$1,176 miliar, setara Rp16,8 triliun.
Anggota Komisi XI DPR asal Fraksi Gerindra, Kamrussamad berharap pemerintah berani menolak permintaan China. Sebaiknya, APBN digunakan untuk hal-hal produktif yang bersentuhan dengan kepentingan rakyat. “Apalagi perekonomian di banyak negara sedang bermasalah. Kalau pemerintah tidak cermat, bahaya,” ungkapnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)