Anggota Komisi XI DPR asal Gerindra, Kamrussamad mengusulkan agar Kementerian Keuangan hentikan pembayaran subsidi biodiesel kepada 3 perusahaan sawit yang terseret kasus mafia minyak goreng, termasuk Wilmar Grup.
Kepada Inilahcom, Rabu (20/4/2022), Kamrussamad mengapresiasi Kejagung yang telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan permainan dalam penerbitan izin ekspor CPO. Akibatnya, terjadi kelangkaan migor di tanah air.
Dalam kasus ini, Kamrussamad mendorong agar Menteri Keuangan Sri Mulyani, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) dan Kementerian ESDM menghentikan pembayaran subsidi biodiesel kepada seluruh perusahaan yang terseret, termasuk Wilmar Grup.
“Kita merasakan bersama bahwa kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng telah menyusahkan masyarakat lebih dari tiga bulan. Sehingga, kepada Wilmar dan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kasus korupsi ini, saya meminta Kementerian ESDM dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) agar menghentikan insentif biodiesel yang mereka terima selama ini,” papar Kamrussamad.
Berdasarkan data 2022, lanjutnya, insentif biodiesel yang dialokasikan BPDPKS cukup besar. Angkanya hampir 80 persen dari pagu belanja BPDPKS, yakni Rp57,9 triliun. Jumlah ini jauh lebih besar ketimbang insentif minyak goreng yang hanya Rp8,3 triliun.
“Wilmar merupakan perusahaan yang paling besar menerima insentif program biodiesel. Jumlah pembayaran terbesar diterima Wilmar Grup mencapai 36,85 persen dari seluruh pembayaran. Ini jumlah yang terbesar,” tuturnya.
Terkait masalah hukum ini, manajemen Wilmar Group menyatakan dukungan terhadap upaya penegakan hukum yang menjerat petingginya. “Kami mendukung sepenuhnya penegakan hukum dilakukan oleh Kejaksaan Agung terkait dengan izin persetujuan ekspor produk sawit,” tulis Wilmar Group, dikutip Rabu (20/4/2022).
Wilmar Grup mengklaim, selama ini, wilmar Grup telah mematuhi semua peraturan yang berlaku, terkait dengan persetujuan ekspor (PE) minyak sawit. “Kami akan senantiasa kooperatif mendukung kebijakan pemerintah.”
Beri Komentar (menggunakan Facebook)