News

Mahkamah Pidana Internasional Keluarkan Surat Perintah Penangkapan Vladimir Putin

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Rusia Vladimir Putin atas kejahatan perang yang diduga mengatur deportasi paksa anak-anak Ukraina selama invasi Moskow.

Langkah ICC tersebut memicu reaksi keras Kremlin. Sekretaris Pers Kepresidenan Rusia Dmitry Peskov menyebut tindakan itu ‘keterlaluan” dan ‘tidak dapat diterima’, menurut media Rusia Interfax.

Jaksa ICC Karim Khan mengatakan bahwa ada ‘alasan yang masuk akal’ untuk meyakini bahwa Putin bertanggung jawab atas tindak pidana ‘deportasi dan pemindahan anak-anak Ukraina yang melanggar hukum’ dari wilayah pendudukan Ukraina ke Rusia.

“Insiden yang diidentifikasi oleh ICC termasuk deportasi setidaknya ratusan anak-anak yang diambil dari panti asuhan dan tempat penitipan anak. Banyak dari anak-anak ini, kami duga, telah diserahkan untuk diadopsi di Rusia,” kata Khan dalam sebuah pernyataan.

ICC juga mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Komisaris Hak Anak di Kantor Presiden Federasi Rusia, Maria Alekseyevna Lvova-Belova, atas tuduhan serupa.

Presiden ICC Piotr Hofmanski dalam sebuah pernyataan video mengatakan, meskipun hakim ICC telah mengeluarkan surat perintah tersebut, masyarakat internasional lah yang akan menegakkannya. Pasalnya ICC tidak memiliki petugas penegak hukum (polisi) sendiri untuk menjalankan surat perintah itu.

Namun, kemungkinan terjadinya persidangan terhadap warga Rusia mana pun di ICC masih jauh, karena Moskow tidak mengakui yurisdiksi pengadilan di Den Haag tersebut. Hal ini ditegaskan kembali oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, dalam reaksi pertama Moskow terhadap surat perintah penangkapan tersebut.

“Keputusan Mahkamah Pidana Internasional tidak ada artinya bagi negara kita, termasuk dari segi hukum,” ujar Zakharova seperti dilansir Associated Press.

Namun, para pejabat Ukraina sangat gembira menyambut langkah ICC. “Dunia telah berubah,” kata penasihat presiden Mykhailo Podolyak.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Dmytro Kuleba mengatakan jika roda keadilan sedang berputar seraya menambahkan bahwa penjahat internasional akan dimintai pertanggungjawaban atas pencurian anak-anak dan kejahatan internasional lainnya.

Ukraina juga bukan anggota ICC, tetapi telah memberikan yurisdiksi ICC atas wilayahnya, dan jaksa ICC Karim Khan juga telah mengunjungi Ukraina empat kali sejak membuka penyelidikan sekitar setahun yang lalu.

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button