Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyesalkan banyak aplikasi yang kurang memperhatikan aspek keamanan seiring mencuatnya kasus dugaan bocornya data pribadi masyarakat. Padahal, pihak yang membangun aplikasi seharusnya mengedepankan aspek keamanan.
“Selama ini para pembangun aplikasi baik itu instansi pemerintah atau swasta, itu kebanyakan, baru memperhatikan aspek fungsional saja. Bahwa Aplikasi ini bisa bekerja dengan baik, tidak pada security terhadap data yang dikelola,” kata Sukamta dalam diskusi daring bertajuk ‘Data Warga Siapa Yang Jaga’, Sabtu (22/7/2023).
Dia menjelaskan, pemerintah sendiri kerap menyebut pengelolaan data yang mereka lakukan sudah tidak bisa ditembus oleh hacker atau peretas. Padahal, fakta di lapangan menyatakan berbeda.
“Faktanya memang kebocoran data itu terjadi, makin hari makin masif jumlahnya dan variasi kualitas datanya makin menakutkan,” lanjut dia.
Oleh karena itu, ia menyesalkan apabila kasus terbaru menyangkut dugaan kebocoran data terjadi pada instansi pemerintahan seperti Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Pasalnya, Dukcapil menyimpan data warga negara dari sejak bayi lahir hingga seseorang meninggal.
“Artinya, rakyat Indonesia itu menaruh kepercayaan kepada Dukcapil, kepada negara, nah apakah yang bocor itu milik Dukcapil atau tidak, itu persoalan berikutnya yang perlu segera diselesaikan,” ujar Sukamta.
“Namun persoalan bahwa ada data warga negara, apakah asalnya dari Dukcapil yang beredar di pasaran itu sungguh sangat mengkhawatirkan, meresahkan, dan berpotensi menggerogoti kepercayaan publik kepada lembaga negara, lembaga pemerintah,” ujar dia melanjutkan.
Diketahui, sebuah laporan mengejutkan datang dari Teguh Aprianto, pendiri Ethical Hacker Indonesia, yang mengungkapkan bahwa data sebanyak 337 juta masyarakat yang terdaftar di Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diduga telah dibocorkan dan dijual di forum hacker online BreachForums.
Menurut Aprianto, yang membagikan rincian pengungkapannya melalui media sosial pada Minggu (16/7/2023), data yang diduga bocor mencakup nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK), tanggal lahir, alamat, nama ayah, nama ibu, NIK ibu, nomor akta lahir, nomor akta nikah, dan berbagai data pribadi lainnya.
Meski begitu, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi mengatakan, berdasarkan audit investigasi yang dilakukan pihaknya dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tidak ditemukan jejak kebocoran data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat Online.
“Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil Kemendagri bersama BSSN dan stakeholders terkait lainnya telah melaksanakan mitigasi preventif dan audit investigasi secara cepat dengan hasil sejauh ini tidak ditemukan jejak kebocoran data pada SIAK Terpusat Online yang dijalankan Ditjen Dukcapil Kemendagri,” kata Teguh kepada wartawan di Jakarta, Senin (17/7/2023).
Teguh menyebut, audit investigasi masih terus dilakukan Ditjen Dukcapil bersama BSSN beserta pemangku kepentingan terkait lainnya guna mendalami dugaan kebocoran data kependudukan tersebut.
Teguh menyampaikan, audit investigasi terhadap dugaan kebocoran data mulai diarahkan ke pangkalan data kependudukan yang dikelola pemerintah kabupaten/kota.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)