Rakyat Kamboja menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum (pemilu) pada Minggu (23/7/2023) yang sudah hampir pasti akan dimenangkan oleh petahana, Hun Sen.
Hun Sen sendiri sudah memilih putra sulungnya untuk menerima tongkat estafet kepemimpinannya. Mantan kader Khmer Merah berusia 70 tahun itu sudah berkuasa sejak 1985 dan tidak menghadapi saingan berarti dalam pemilu kali ini.
Partai-partai oposisi sudah dilarang untuk ikut serta, kandidat-kandidat saingan sudah dipaksa melarikan diri dan kebebasan berpendapat sudah diberangus.
Partai Rakyat Kamboja atau Cambodian People’s Party (CPP) yang mengusung Hun Sen diperkirakan akan mempertahankan semua 125 kursi di majelis rendah, memperpanjang cengkeramannya pada kekuasaan.
Kemenangan itu juga akan membuka jalan suksesi dinasti kepemimpinan Hun Sen, yang oleh sejumlah kritikus disamakan dengan politik Korea Utara.
Satu-satunya partai oposisi serius yang ikut serta dalam pemilu, yakni Partai Lilin atau Candlelight Party (CP), didiskualifikasi karena masalah teknis sebelum pemungutan suara berlangsung. Bisa jadi kejutan apabila ada satu dari 17 partai kecil lainnya yang kekurangan dana, memenangi kursi.
Mengutip AFP, Senin (24/7/2023), Hun Sen memberikan suaranya di salah satu tempat pemungutan suara (TPS) di Phnom Penh, Ibu Kota Kamboja, pada Minggu pagi waktu setempat.
Lebih dari 9,7 juta rakyat Myanmar terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu saat ini. Ini adalah pemilu ketujuh sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mensponsori pemilu pertama pada 1993 setelah konflik yang berlangsung bertahun-tahun, termasuk genosida oleh Khmer Merah, menghancurkan negara itu.
Selama 30 tahun terakhir, harapan komunitas internasional bahwa demokrasi multipartai akan berkembang di Kamboja, sudah dihempaskan oleh kekuasaan Hun Sen.
Perdana menteri (PM) veteran itu mulai merancang masa depan dengan berencana mengalihkan kepemimpinan ke putranya, Hun Manet. Pengalihan kekuasaan ini diperkirakan akan berlangsung dalam beberapa minggu ke depan.
Hun Manet, seorang jenderal bintang empat berusia 45 tahun, memimpin kampanye putaran akhir CPP di Phnom Penh pada Jumat (21/7/2023) atau dua hari sebelum hari pemungutan suara. Dalam kampanye itu, dia menyerukan kepada massa bahwa hari pemungutan suara akan menjadi ‘hari kemenangan’ untuk negara itu.
Para kritikus tidak setuju, dan kelompok-kelompok hak-hak asasi manusia sudah mengecam pemilu.
Pada malam pemungutan suara, koalisi 17 organisasi HAM menggambarkan pemilu itu sebagai ‘kekhawatiran yang mendalam’. Jaringan Asia untuk Kebebasan Pemilu alias Asian Network for Free Elections (ANFREL) dan Federasi Internasional untuk Hak-Hak Asasi Manusia (FIDH) termasuk dalam koalisi itu.
“Pemungutan suara yang akan berlangsung mengindikasikan absennya transparansi, keadilan, dan inklusivitas dalam proses pemilu,” kata koalisi itu dalam pernyataan yang dirilis pada Sabtu (22/7/2023).
Beri Komentar (menggunakan Facebook)