Meneropong Nasib IKN: Belum Dilirik Investor Asing, Tak Pasti Jelang Pilpres 2024

Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi proyek strategis nasional sekaligus program Jokowi yang sangat ambisius setelah kereta cepat Jakarta-Bandung. Namun, nasibnya sampai saat ini belum jelas karena belum atau tidak ada investor asing yang masuk ke sana.

Risiko mangkrak peluangnya sangat besar. Dan, tidak ada jaminan siapapun presiden terpilih akan melanjutkannya karena terlalu menyedot duit negara.

Belum adanya investor asing yang masuk ke IKN diakui sendiri oleh Presiden Joko Widodo saat lawatannya ke Amerika Serikat (AS) pada November lalu. “Sampai saat ini belum ada (investasi asing masuk IKN),” kata Jokowi di sela-sela KTT APEC di California, AS, Kamis (16/11/2023).

Meski demikian, Jokowi berkeras bahwa investor asing bakal segera bergabung dalam pembangunan di IKN. “Tapi saya yakin bahwa setelah investor di dalam negeri bergerak, semakin banyak setiap bulannya, investor dari luar akan segera masuk. Kita lihat saja nanti pasti akan masuk,” ucapnya.

Dalam kunjungan ke AS itu, Jokowi sempat bertemu perusahaan raksasa untuk menawarkan terlibat dalam pembangunan IKN. Di beragam kunjungan kenegaraan sebelumnya, Jokowi juga berkesempatan menawarkan pihak investor asing untuk terlibat dalam pembangunan IKN. Sejumlah negara juga dikabarkan menyambut antusias terlibat di proyek IKN, seperti Malaysia, Australia, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Uni Emirat Arab, dan beberapa negara Eropa.

Makanya, pada awal November, Jokowi mengaku harus mengerem investor asing yang ingin menanamkan modal di IKN. Dalihnya, pemerintah ingin memberi kesempatan terlebih dahulu kepada investor lokal dalam negeri.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengeklaim ada sekitar 200 minat yang masuk ke IKN dari para investor asing. Saking banyaknya, pemerintah harus mengerem potensi arus modal asing.

Uniknya, di kala pemerintah mengaku mengerem investor asing, pelaku usaha dan investor dari Korea Selatan justru mengaku masih wait and see alias belum mau antre untuk memutuskan berinvestasi di IKN. Mereka masih menantikan dinamika politik serta pemilihan umum dan presiden di Indonesia hingga tahun depan.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menjelaskan, belum adanya investor asing yang masuk ke IKN karena mereka masih ragu terkait rencana pembangunan.

“Investor akan masuk ke sebuah proyek kalau hitung-hitungannya jelas. Mereka kan pasti membuat uji kelayakan dulu dan kalau rencananya masih banyak meragukan, ya mereka akan menunda dulu masuk ke IKN,” ujarnya.

Investor asing bukanlah sebuah entitas yang buta dan tuli. Mereka juga memiliki intelijen serta konsultan ekonomi yang terus memantau iklim investasi secara global termasuk di Indonesia.

Informasi yang ditulis Majalah Time beberapa waktu lalu menjadi bukti bahwa media asing dan juga investor dunia memantau IKN. Bukti itu disampaikan langsung Jokowi dengan menyatakan sampai sekarang belum ada investor asing masuk ke IKN.

Dalam tulisan berjudul ‘Indonesia’s President Joko Widodo Once Symbolized Democratic Hope–His Plan for a New Capital Represents a Darker Legacy’, Time bahkan menyebut IKN sebagai representasi legasi hitam Jokowi. Selain soal kualitas demokrasi Indonesia yang menurun.

Time mengutip Ian Wilson dari Universitas Murdoch Australia yang menyebut IKN adalah proyek yang menjadi simbol larinya Jokowi dari kegagalan menangani persoalan di Jakarta dari kemacetan, banjir dan polusi.

Jokowi Harus Fokus Pemilu

Banyak yang pesimistis, IKN akan berlanjut kendati dalam setiap kesempatan Jokowi selalu menekankan agar presiden terpilih mendatang tetap melanjutkannya.

Namun banyak yang meragukan proyek IKN akan berlanjut. Sejauh ini hanya ada dua capres yang ‘berkomitmen’ melanjutkan IKN. Pertama, tentu adalah Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka. Prabowo-Gibran mengusung narasi keberlanjutan. Itu artinya kebijakan hilirisasi hingga IKN menjadi prioritas pasangan calon alias paslon nomor 2 ini.

Kedua, ada Ganjar Pranowo. Ganjar juga telah mengungkapkan bahwa dirinya berkomitmen untuk melanjutkan proyek prestisius tersebut. Hanya saja, prioritas pembangunan Ganjar tidak terbatas kepada IKN, tetapi daerah-daerah lain yang memerlukan percepatan pembangunan.

Sementara calon ketiga, Anies Baswedan yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, merasa bahwa IKN bukan kebutuhan yang mendesak. Anies bahkan berulangkali mengkritik IKN. Dia merasa bahwa IKN tidak akan menyelesaikan persoalan ketimpangan. Anies justru memandang bahwa IKN hanya akan dinikmati oleh aparatur negara. Sementara implikasinya bagi masyarakat justru akan menimbulkan ketimpangan baru.

Banyak pengamat dan analis politik yang menyarankan agar Jokowi fokus sebagai penyelenggara Pemilu 2024 yang berkualitas. Bila Pemilu 2024 kredibel dan berkualitas dengan sendirinya investor asing tidak hanya antre dan membludak tetapi berebutan dan berbondong-bondong.

Tapi bila Pemilu 2024 identik dengan cawe-cawe dan penuh kecurangan, tidak hanya mengancam IKN gagal tetapi investor asing yang sudah ada di dalam negeri pun bisa lari terbirit-birit dan membawa duitnya ke luar negeri.

Butuh Dana yang Tak Sedikit

Proyek raksasa IKN tentunya membutuhkan biaya superjumbo. Setidaknya Rp466 triliun untuk merampungkan proyek IKN pada 2045. Untuk permulaan pada 2022, pemerintah merogoh dana APBN Rp5,1 triliun. Sementara itu, untuk tahun ini, Badan Anggaran DPR sudah menyetujui anggaran Rp37 triliun. Dengan demikian, merupakan langkah logis bagi pemerintah untuk menggalang investasi. Entah itu dari dalam ataupun luar negeri.

Bagi pengusaha, juga sebuah langkah logis untuk melihat kepastian nasib akan investasi yang mereka tanamkan. Mereka tentu enggan mempertaruhkan tanpa ada kepastian atas dana yang ditanamkan di saat masa pemerintahan Jokowi dipastikan berakhir pada tahun depan seiring pelaksanaan pemilu. Apalagi, program pembangunan IKN membutuhkan waktu yang cukup panjang. Sekitar 10-15 tahun. Pemodal tentunya tidak mau terburu-buru menanamkan dana bila mangkrak di pemerintahan berikut.

Para investor juga tentunya membutuhkan kepastian serta kejujuran dari pemerintah. Sikap yang justru tidak tampak dari pemerintahan saat ini. Di satu saat, Presiden sibuk berkeliling untuk merayu investor asing. Sembari menarasikan larisnya proyek IKN di mata pemodal asing. Akan tetapi, pemerintah kemudian mengaku harus mengerem investor asing. Setelah itu, Presiden justru mengaku belum ada arus dana asing untuk pembangunan IKN sembari kembali merayu investor asing.

Sejumlah kemudahan diberikan ke investor jika ingin terlibat dalam proyek IKN, seperti izin berusaha sampai 190 tahun, izin bangunan sampai 80 tahun, perusahaan asing bebas pajak, pajak perusahaan infrastruktur dikurangi 100 persen, dan gaji pekerja di IKN tak dipotong pajak.

Jika berbagai kemudahan tak membuat investor, terutama asing, tak bergairah masuk, pemerintah perlu melakukan evaluasi. Yang pasti, investor membutuhkan kepastian berusaha pasca-Pemilu 2024 agar investasi yang ditanamkan tidak sia-sia.