Utang pemerintah yang diwariskan Jokowi, diprediksi mendekati Rp9.000 triliun. Atau bahkan bisa lebih. Masalahnya, pembangunan IKN yang perlu dana Rp466 riliun, bakal dilanjutkan? Kalau iya, pemerintahan baru bakal bergelimang utang.
Dahi Bhima Yudhistira, ekonom milenial langsung berkerut, ketika ditanya soal peluang megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim), prospeksnya bakal dilanjutkan atau tidak.
Berkali-kali pula, pendiri Center of Economic and Law Studies (Celios) ini, melepas kacamatanya. “Wah ini, berat mas. Siapapun presiden yang terpilih dalam Pemilu 2024. Khususnya yang ingin meneruskan IKN,” kata Bhima kepada Inilah.com, Jakarta, Jumat (22/12/2023).
Cukup masuk akal, analisa alumni UGM ini. Bahwa siapapun pemenang pilpres 2024 bakal diwariskan utang jumbo, kata anak-anak sekarang. Apalagi kalau megaporyek IKN Nusantara dipaksakan selesai cepat. Pundi-pundi utang negara bakalan cepat gembuk.
Satu dekade pemerintahan Jokowi saja, Bhima memprediksikan, utang pemerintah bakalan tembus Rp8.600 triliun. Per November 2023. menurut catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), utang pemerintahan Jokowi menembus Rp8.041,01 triliun, Tahun depan, Kemenkeu sudah ancang-ancang tarik utang baru Rp600 triliun.
“Tiap tahun, APBN harus keluarkan hampir Rp500 triliun untuk bayar bunga utang. Kira-kira, realisasikan IKN dari mana uangnya kalau bukan utang,” jelas Bhima.
Dan, potensi proyek IKN bakal dibiayai dari duit utangan, terbuka lebar. Melalui UU 21 Tahun 2023 revisi dari UU 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), mengatur penerbitan obligasi atau surat utang khusus IKN Nusantara.
Dalam pasal 24B, ayat 1 dalam UU 21/2023 pembiayaan utang yang dapat dilakukan Otorita Ibu Kota Negara (OIKN), di antaranya pinjaman OIKN, obligasi dan sukuk yang diterbitkan OIKN.
Sedangkat ayat 2 beleid itu, menjelaskan tentang penggunaan dana utangan OIKN untuk membiayai persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN.
Ayat selanjutnya, menegaskan bahwa utang OIKN ini, dijamin APBN. Artinya jelas bahwa beban utang pembangunan IKN Nusantara yang nilai investasinya Rp4,66 triliun jika tidak bengkak, ujung-ujungnya ditanggung APBN.
“Kondisi utang yang saat ini, begitu tinggi, menimbulkan kekhawatiran luar biasa kepada presiden selanjutnya. Karena tidak memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menjalankan program prioritasnya,” kata Bhima.
Masih soal utang, ekonom Bright Institute, Awalil Rizky punya prediksi yang lebih menyeramkan lagi. Dia menyebut angkanya bisa Rp8.900 triliun. Atau 341 persen ketimbang warisan utang 10 tahun pemerintahan SBY, yang hanya Rp2.609 triliun.
Tegas Awalil menyebut, kondisi utang menjelang Jokowi lengser, sudah tidak aman. Untuk mereview apakah utang pemerintah masih aman atau tidak, dia lebih percaya mengukurnya dengan 3 indikator. Hal itu sesuai rekomendasi International Monetary Fund (IMF) dan International Debt Relief (IDR).
Apa saja 3 indikator itu? Rasio utang atas pendapatan negara; rasio pembayaran bunga utang atas pendapatan negara; dan rasio pembayaran beban utang atas bunga utang. Saat ini, sebagian alat ukur sudah digunakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai acuan.
Meminjam istilah mendiang Sutan Bhatoegana, politikus Partai Demokrat, utang era Jokowi sudah di level ‘ngeri-ngeri sedap’.
Anggaplah utang di akhir pemerintahan Jokowi senilai Rp8.900 triliun dan pendapatan negara mencapai target 2024, sebesar Rp2.802 triliun.
Indikator pertama, rasio utang terhadap pendapatan negara 2024 mencapai 317 persen. Angka ini jauh di atas rekomendasi IMF sebesar 90-150 persen. Atau IDR sebesar 92-167 persen. Kesimpulan: tidak aman.
Indikator kedua, rasio pembayaran bunga utang atas pendapatan negara. Diasumsikan, bunga utang 2024 sebesar Rp497,32 triliun dan pendapatan negara Rp2.802 triliun, maka ketemu 17,74 persen.
Hasilnya jauh di bawah rekomendasi IMF di kisaran 90-150 persen dan IDR sebesar 92-167 persen. Kesimpulan: tidak aman.
Indikator ketiga, rasio pembayaran utang pokok atas bunga. Di mana, beban utang terdiri dari pembayaran bunga utang dan pokok utang yang diasumsikan Rp625 triliun pada 2024. Hasilnya 40 persen.
Angka ini melampaui rekomendasi IMF di kisaran 25-35 persen, namun aman berdasarkan rekomendasi IDR di kisaran 28-63 persen.
Bisa dibayangkan begitu beratnya beban utang yang harus disangga presiden baru. Apalagi kalau ‘terikat kontrak’ untuk melanjutkan proyek IKN Nusantara yang perlu biaya Rp466 triliun.
Namun, Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Negara (OIKN), Agung Wicaksono menjelaskan begini. Betul kalau dibilang, IKN Nusantara perlu dana Rp466 triliun. Namun, hanya 20 persen atau setara Rp90 triliun yang berasal APBN. Sisanya diharapkan dari investor, baik dalam maupun luar negeri.
Terhitung sejak 2022 hingga saat ini, kata dia, dana APBN yang digelontorkan untuk membiayai IKN mencapai Rp35 triliun. “Pada 2022 sebesar Rp5,5 triliun, kemudian alokasi 2023 sebesar Rp 29,3 triliun,” kata Agung.
Tahun depan, kata Agung, pemerintah melalui APBN akan mengucurkan dana lagi Rp40,6 triliun. Total jenderal duit APBN mengalir ke proyek IKN mencapai Rp75 triliun. Masih tersisa Rp15 triliun lagi.
Perdebatan soal perlu-tidaknya pembangunan IKN terus mengemuka. Misalnya soal pembiayaan IKN sebesar Rp466 triliun, akan lebih bermanfaat untuk membangun puskesmas, sekolah dasar, atau infrastruktur.
Dana IKN juga cukup untuk membiayai program pembangunan 40 kota menjadi sekelas DKI Jakarta yang diusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). Yang perlu dana Rp400 triliun. Program ini, diyakini lebih mujarab untuk menciptakan pemerataan perekonomian menuju kesejahteraan yang berkeadilan.
Atau membiayai program makan gratis anak-anak sekolah yang digagas pasangan Prabowo-Gibran yang anggarannya Rp450 triliun. Intinya, dana IKN bisa dianggap kebih bermanfaat untuk membiayai program-program yang bersentuhan kangsung dengan rakyat. Berikut sedikit ilustrasinya.
Biang Kerok Deforestasi
Sejak awal pembangunan, proyek IKN Nusantara di Penajam Paser Utara, Kaltim, sarat kritikan. Karena merusak hutan seluas 256 ribu hektare. Setelah jalan barulah dibangun narasi bahwa IKN berkonsep forest city.
Dosen Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada (UGM), Dwiko Budi Permadi, punya ilustrasi yang menarik, terkait IKN dan klaim kota hutan atau forest city.
Data Bappenas menyebut IKN Nusantara adalah kota masa depan yang maju dan hijau. Di mana, 70 persennya merupakan kawasan hijau. Artinya tetap ada perusakan hutan, atau deforestasi di IKN sebesar 30 persen dari total IKN. Atau setara 76.800 ha hutan dibabat.
“Berarti, 30 persen itu adalah deforestasi untuk pembangunan infrastruktur dan sebagainya,” kata Dwiko dalam sebuah diskusi IKN di Fisipol UGM.
Masih ada masalah. Ketika IKN Nusantara sudah jadi, pemerintah mengeklaim 70 persennya adalah area hijau. Artinya, 30 persen lahan IKN telah berubah fungsi. Kebijakan ini, jelas memengaruhi fungsi hutan di Penajam paser Utara, sebagai paru-paru dunia.
“Kaidahnya adalah setiap perubahan landscape hutan secara kualitas maupun kuantitas, pasti mengubah kualitas dari paru-paru dunia itu. Pasti merusak paru-paru itu,” ujarnya.
Artinya, telah trjadi deforestasi dan degradasi dalam pembangunan IKN Nusantara. Di mana, deforestasi menyangkut perubahan hutan menjadi nonhutan, seperti menjadi sebuah kota.
Menurut Dwiko, dari 256 ribu ha lahan IKN, hanya 43 persen yang layak disebut hutan. Jika targetnya adalah 70 persen kawasan hutan, maka harus mampu membangun hutan buatan seluas 30 persen. Yang setara 76.800 ha.
Jelas, itu bukan perkara mudah. Karena, kemampuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan rehabilitasi dan reboisasi hutan, maksimal 900 ha per tahun. Sehingga diperlukan waktu 88 tahun untuk mewujudkan 70 persen kawasan hutan di IKN.
Presiden Jokowi mencoba membangun narasi ekonomi demi menenggelamkan isu lingkungan. Misalnya, IKN harus dilihat dari perspektif membangun pemerataan ekonomi, infrastruktur, dan keadilan sosial. “Jangan sampai ada sebuah anggapan kita ke sana untuk merusak hutan,” kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, pembangunan dan pemindahan IKN mengedepankan 70 persen adalah area hijau. Selain itu, 80 persen kendaraan di IKN adalah transportasi publik yang ramah lingkungan.
Catatan Setahun Jokowi ke IKN Nusantara
22 Februari 2023
Saat menghadiri Muktamar ke-XVIII Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah di Kota Balikpapan, Kaltim, Presiden Jokowi mengakui bahwa proyek IKN Nusantara butuh waktu 15-20 tahun.
Sehari kemudian, Presiden Jokowi bersama Ibu Negara Iriana Jokowi menginap di IKN Nusantara. Jokowi memberikan target pembangunan 36 rumah menteri, rampung pada Juni 2024. Dia juga mengingatkan soal target upacara Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 di IKN Nusantara.
30 Mei 2023
Presiden Jokowi meluncurkan logo IKN Nusantara di Istana Negara, Jakarta. Logo itu menjadi identitas visual IKN yang bertema Pohon Hayat. Filosofinya cukup dalam yakni pohon kehidupan. Intinya, IKN Nusantara adalah kehidupan baru bagi seluruh rakyat Indonesia.
Logo IKN ini, merupakan karya Aulia Akbar, alumni Institut Teknologi Nasional (Itenas), Bandung yang juga Co-Founder POT Branding House. Terpilih dengan suara terbanyak berdasarkan voting terbuka yang diikuti lebih dari 500 ribu voter.
7 Juni 2023
Dalam acara Ecosperity Week 2023 di Sands Expo and Convention Center, Singapura, Rabu (7/6/2023), Presiden Jokowi mengajak pengusaha Singapura untuk berinvestasi ke IKN Nusantara yang berkonsep kota pintar masa depan, berbasiskan alam.
Dalam forum itu, Jokowi mempromosikan IKN Nusantara sebagai tempat hunian serta bisnis yang nyaman dan aman. Disiapkan 300 paket investasi yang total nilainya mencapai US$2,6 miliar. Atau setara Rp39 triliun (kurs Rp15.000/US$).
12 Juli 2023
Presiden Jokowi meninjau pembuatan bilah sayap Garuda untuk Istana Presiden di IKN Nusantara. Pembuatan bilah di Workshop Siluet Nyoman Nuarta yang letaknya di NuArt Sculpture Park, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Tampaknya, Jokowi ingin memastikan proses pembangunan Istana Presiden di IKN, bisa tepat waktu. Termasuk bilah-bilah Garuda yang terbuat dari kuningan, haruslah sesuai harapan.
21 September 2023
Kepala OIKN, Bambang Susantono menyebut konsorsium pengusaha nasional yang terdiri dari 10 perusahaan besar, memutuskan investasi di IKN Nusantara pada Kami (21/9/2023).
Konsorsium itu, dipimpin Sugianto Kusuma alias Aguan (Agung Sedayu Group), beranggotakan Salim Group, Sinarmas, Pulau Intan, Adaro Group, Barito Pacific, Mulia Group, Astra Group, Kawan Lama Group, dan Alfamart group. Total investasinya Rp20 triliun.
Masih ada investor lain yang terlibat di dalam pembangunan sektor perhotelan, mal, rumah sakit, pendidikan, dan perkantoran seperti Pakuan, Marriott, Jambuluwuk, Vasanta, Hermina, dan Jakarta Intercultural School.
22 September 2023
Presiden Jokowi memasang bilah pertama Garuda di Kantor Istane Kepesidenan IKN Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim), Jumat (22/9/2023). Total bilah Garuda ini, mencapai 4.650 bilah, diharapkan terpasang seluruhnya pada Maret 2024.
Garuda yang menjadi ikon Istana Presiden ini, memiliki bentangan sayap sepanjang 177 meter dengan tinggi 77 meter. Sedangkan dari lengkungan, jaraknya 239 meter dengan tinggi 77 meter.
Selanjutnya, Jokowi melakukan penanaman pohon di area Istana Presiden. Luasnya kira-kira dua kali Istana Merdeka di Jakarta. Dilajutkan dengan groundbreaking pusat pelatihan sepak bola nasional, Rumah Sakit (RS) Abdi Waluyo. Setelah itu, Jokowi meninjau rumah tapak menteri dan area Sumbu Kebangsaan.
Jokowi juga diagendakan menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Pertamina dengan Otorita IKN OIKN). Malam harinya, Jokowi bersama ibu negara menikmati pagelaran musik bertajuk “Malam Apresiasi Nusantara”.
23 September 2023
Presiden Jokowi melakukan groundbreaking Hotel Vasanta di IKN, sebelumya Hotel Nusantara. Jokowi mengapresiasi para investor yang mau menanamkan modalnya di IKN. Tentu saja, minat membangun usaha di IKN dilandasi kalkulasi bisnis yang cermat.
Sebagai ibu kota negara baru, tentu saja harus punya hotel berkelas. Dan, Aguan memilih untuk membangun hotel bintang lima. Namanya Hotel Nusantara. Untuk membangun itu, Aguan yang sempat diperiksa KPK terkait kasus suap reklamasi Teluk Jakarta itu, menyiapkan dana jumbo Rp20 triliun.
1-3 November 2023
Presiden Jokowi melakukan groundbreaking 10 proyek infrastruktur dan berbagai fasilitas di IKN Nusantara. Baik yang dibiayai APBN maupun swasta.
Mulai dari rumah sakit, mal terintegrasi hotel dan apartemen, kantor pemerintah, pulau suaka orangutan, bandara VVIP, dan sekolah negeri dan internasional. Nilai investasi dari groundbreaking kali ini sebesar Rp12,5 triliun.
Termasuk Bandara IKN Nusantara berjarak 23 kilometer (km) dari titik 0, dan 120 km dari Balikpapan. Luas bandara mencapai 347 hektare dengan runway 3000 x 45 meter, taxiway A (180 x 30) m dan B (a180 x 30) m dan apron 102.150 meter-persegi, serta luas terminal VVIP dan VIP mencapai 7.352 meter-persegi.
Bandara ini ditargetkan beroperasi pada Juli 2024, dan melayani operasi penuh penerbangan pada Desember 2024. Pesawat berbadan besar sekelas Boeing 777-300ER atau Airbus A380, bisa mendarat di bandara ini.
Selain itu, Jokowi meninjau progres pembangunan tol yang menghubungkan Balikpapan dengan IKN Nusantara, sekitar 40 kilometer. Tol ini sengaja dibuat berbeda dengan tol lainnya.
Tiga jenis pohon berbeda bakal berjejer di pinggiran jalan tol. Selain itu, saluran air atau drainase dibangun untuk menghindari genangan air atau banjir saat musim hujan.
20-21 Desember 2023
Presiden Jokowi melakukan groundbreaking 12 proyek infrastruktur senilai Rp10 triliun. Jokowi juga menyambangi proyek-proyek pembangunan rumah sakit (RS).
Tahap awal, berdiri 3 RS swasta, termasuk milik Mayapada Group yang nilai investasinya Rp500 miliar. Pemerintah pun membangun Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) yang khusus menangani penyakit jantung dan stroke.
Sedangkan untuk sarana pendidikan, tak perlu khawatir. Universitas Gunadarma menjadi kampus pertama yang hadir di ibu kota negara anyar.
Kini, Gunadarma tengah membangun gedung II Kampus Nusantara Universitas Gunadarma, melengkapi gedung I yang lebih dulu hadir.
Tak main-main, Gunadarma membangun kampus berkapasitas 42 ribu mahasiswa. Pada Agustus 2023, Gunadarma membuka kelas untuk mahasiswa baru untuk Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU). Kampus ini menjadi yang pertama di IKN Nusantara.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)