Menko Airlangga Dorong Kementerian Tuntaskan Tumpang Tindih Lahan

Iwan Purwantono4 Oktober 2022

9 baca dalam satu menit

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong kementerian dan lembaga (K/L) segera menuntaskan tumpang tindih lahan, serta melaporkan kondisi ekonomi terkini.

Hal itu disampaikan Menko Airlangga dalam sesi konferensi pers di Rakernas Kebijakan Satu Peta di Jakarta, Selasa (3/10/2022). “Yang paling penting adalah kita mendorong pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan akan sedikit di atas 5,4 persen,” papar Menko Airlangga.

Selain itu, lanjut Menko Airlangga, capaian Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia sebesar 53,7. Termasuk yang tertinggi di negara kawasan, ASEAN. “Kita termasuk yang tertinggi bersama Thailand. Dalam negara-negara G20, ekonomi kita juga termasuk yang tinggi. Secara fundamental kita lebih baik,” kata Ketua Umum Partai Golkar itu.

Dalam rangkaian rakernas tersebut, Menko Airlangga juga memberikan penganugerahan kepada Gubernur Sulawesi Selatan, dan Gubernur Papua Barat atas keberhasilannya menuntaskan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang melalui revisi RTRW Provinsi.

Selain itu, Menko Airlangga juga memberikan penghargaan kepada para mahasiswa yang menjadi pemenang dalam kompetisi poster dan video Kebijakan Satu Peta.

Dalam Rakernas tersebut juga diselenggarakan Forum Menteri yang menghadirkan Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, Menteri Pertanian, dan perwakilan dari Menteri Dalam Negeri guna membahas pelaksanaan kebijakan satu peta dan penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan

ruang dalam rangka Kebijakan Satu Peta.

Selain itu juga digelar Diskusi Panel dengan menghadirkan Gubernur Sulawesi Selatan, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, dan Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dalam acara tersebut juga terdapat pameran yang menampilkan diorama linimasa Kebijakan Satu Peta dan pameran eksibisi Kebijakan Satu Peta yang diikuti beberapa Kementerian/Lembaga, mitra pembangunan, dan perguruan tinggi.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Perindustrian, Menteri PUPR, serta perwakilan seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dari 34 Provinsi di Indonesia.