Tingginya tingkat polusi udara yang saat ini terjadi di Indonesia, khususnya wilayah Jabodetabek membuat pemerintah mengambil langkah untuk menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) kepada para pegawai pemerintahan.
Dengan dilakukannya kebijakan WFH ini, diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dan upaya untuk menurunkan tingkat polusi udara yang terjadi saat ini. Tujuan lain juga membuat masyarakat terhindar dari terjangkit berbagai gangguan pernafasan akibat polusi udara.
Buruknya kualitas udara yang ada dinilai dapat memberikan dampak negatif terhadap sektor pariwisata yang ada. Hal ini karena masyarakat akan lebih memilih menghabiskan waktunya di dalam rumah dibandingkan bepergian ataupun berwisata ke tempat terbuka.
“Karena polusi udara ini, masyarakat pasti akan menghindari untuk beraktifitas di luar rumah agar tidak semakin banyak menghirup polusi udara yang ada. Terlebih lagi dengan adanya kebijakan WFH ini,” ucap Menparekraf, Sandiaga Uno dalam ‘The Weekly Brief bersama Sandi Uno’, Senin (21/8/23).
Berdasarkan Surat Edaran Sesmen/Sestama No. SE/6/KP.00/S.3/2023 tanggal 16 Agustus 2023 mengenai Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Kantor Pusat di Lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf sebagai respons atas arahan Presiden Jokowi terkait kualitas udara yang buruk di Jakarta.
Isinya pegawai Kemenparekraf menjalankan tugas kedinasan dari rumah atau maksimal 25 persen tugas kedinasan dari kantor.
“Ini menjadi salah satu langkah bersama dalam menurunkan tingkat polusi udara, di mana permasalahan polusi udara ini memang harus kita atasi bersama-sama,” ujar Sandiaga Uno.
Sandiaga mengharapkan seluruh masyarakat dan para pengelola industri untuk dapat bekerjasama dalam rangka mengurangi tingkat polusi udara yang ada, dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan untuk pengelola industri mengurangi jumlah asap buangan mereka.
Wahid Ma’ruf
Beri Komentar (menggunakan Facebook)