Gurihnya dana program penurunan angka stunting ternyata menggiurkan banyak pihak. Bahkan banyak pemda yang mengeluarkan banyak akal agar dapat menikmati dana segera dari pemerintah pusat tersebut.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyayangkan aksi kepala daerah yang kerap mengakali data stunting di wilayahnya. Akal-akalan itu dilakukan lantaran pemerintah pusat mengiming-iming hadiah bagi daerah yang sukses menurunkan angka stunting.
Menteri Suharso memiliki beberapa cerita tentang kisah salah seorang bupati yang masih kerabat dari Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M Amir Uskara yang kedapatan memanipulasi data stunting di daerahnya. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci siapa oknum dimaksud.
“Salah satunya itu bupati temannya Pak Amir, yang memberikan data itu. Jadi datanya begini, terus dia langsung dengan bangga bilang dari 30an (persen) menjadi 8 persen,” ujar Suharso Monoarfa dalam Sosialisasi RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029 Kepada Partai Politik di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (9/10/2023).
“Eh, eh, tunggu dulu. Ini enggak mudeng. Kalau orang yang berhitung enggak mungkin dalam waktu 2-3 tahun bisa loncat seperti itu, enggak mungkin, enggak masuk akal. Hanya karena supaya bisa mendapatkan benefit dari pemerintah pusat,” ucapnya.
Suharso tak memungkiri, masih banyak teman-teman di daerah yang keliru terkait cara menghitung dan mengumpulkan data anak kekurangan gizi. Sebagai contoh, oknum daerah kerap menghapus data stunting untuk anak usia di atas 5 tahun.
“Ketika seorang bayi, balita, begitu di atas 5 tahun karena dia sudah dianggap 5 tahun plus satu hari, meskipun dia masih stunting, keluar dia dari cakupan yang terkena stunting. Berkurang jumlahnya,” paparnya.
Alhasil, kepala daerah kerap membanggakan capaiannya dalam menurunkan angka stunting. Padahal, itu sama sekali tidak menyelesaikan solusi.
“Penyebutnya berkurang, pembilangnya berkurang, lalu data rombongan yang baru lebih sedikit. Lebih sedikit ditambahkan lebih mengurang, mengecil. Secara kumulatif itu keliru,” tegas Suharso.
Sebelumnya, pemerintah sudah menggelontorkan anggaran stunting secara nasional senilai Rp30 triliun. Sayangnya, masih ada dana stunting yang khusus diberikan kepada masyarakat bukan digunakan untuk membeli makanan tambahan bergizi, melainkan ada yang dipakai buat kredit motor.
Anggaran program penurunan stunting tahun 2023 di Kementerian/Lembaga dialokasikan sebesar Rp30 triliun. Hingga 30 September 2023, realisasi dari anggaran ini adalah sebesar Rp22,5 triliun atau 74,9 persen.
Tahun 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan anggaran kesehatan sebesar Rp 186,4 triliun atau ekuivalen dengan 5,6%. Anggaran tersebut juga dipakai untuk mengefektifkan program JKN, serta mempercepat penurunan prevalensi stunting agar mencapai 14% di tahun 2024.
Sebagai catatan, pada periode tahun 2019-2022, realisasi anggaran fungsi kesehatan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 20,6%, yaitu dari Rp71.006,9 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp124.469,6 miliar pada tahun 2022.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)