Meski Ganjar Berambut Putih, Buruh Sebut Bukan Pemimpin Pro Rakyat

Buruh menilai. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bukan pemimpin yang pro rakyat. Karena menetapkan upah buruh di bawah Rp2 juta.

Kepada Inilah.com, Jakarta, Selasa (29/11/2022), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Ilhamsyah menyayangkan sikap kepala daerah yang tidak mencerminkan pemimpin yang pro buruh (rakyat).

Termasuk Gubernur Ganjar yang memutus kenaikan UMP 2023 di Jateng, sebesar 8,01 persen. Atau setara Rp1.958.169,69. “Kok masih kepala daerah di provinsi yang memutuskan upah buruh di bawah Rp2 juta. Mana cukup untuk hidup layak buruh di sana,” tegasnya.

Padahal, kata Ilhamsyah, saat acara Musyawarah Rakyat (Musra) di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (26/11/2022), Presiden Jokowi menyebut pemimpin yang selalu mikirin rakyat itu, rambutnya putih karena banyak uban. Dan, wajahnya banyak kerutan.

“Presiden Jokowi di GBK sebut ciri pemimpin yang mikirin rakyat itu, rambutnya putih, beruban dan wajahnya berkerut. Nah ini, bagaimana. Gubernur Jateng berambut putih, tetapkan upah buruh kurang dari Rp2 juta. Apa itu mikirin nasib rakyat,” tegas Ilhamsyah.

Padahal, Permenaker Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2023, membuka peluang bagi kepala daerah untuk menetapkan UMP naik maksimal 10 persen. “Tetapi kesempatan itu tidak diambil. Jadi, wajar kalau kami meragukan komitmen kepala daerah yang menaikkan UMP 2023 di bawah 10 persen. Termasuk Jawa Tengah,” ungkapnya.

Alasan biaya hidup di Jawa Tengah sangat rendah, bak langit dan bumi dengan DKI, buru-buru dibantah Ilhamsyah. Setelah diputus, UMP 2023 DKI setara 2,5 kali UMP 2023 Jawa Tengah. “Apakah harga gula putih, minyak goreng di DKI dan Jateng berbeda? Tentunya tidak. Kalau biaya makan, mungkin lebih mahal DKI. Tapi, mahalnya enggak besar-besar amatlah. Makan di warteg atau rumah makan Padang masih ada yang Rp20 ribu. Intinya, upah buruh di Jateng memprihatinkan. Jauh dari layak,” tandasnya.

Dugaan Ilhamsyah, buruh di Jateng kebanyakan warga lokal, sehingga tidak ada pengeluaran untuk sewa rumah, atau indekos. Karena, mereka tinggal di rumah orang tua, atau warisan.

Warga Duafa di Jateng Masih Tinggi

Masih rendahnya upah buruh di suatu daerah, bisa dicermati dari angka kemiskinan. Pada Maret 2022, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah mencapai 3,83 juta jiwa. Atau 10,93 persen dari total penduduk Jateng sekitar 35,04 juta jiwa.

Meski susut 102,57 ribu jiwa dibandingkan September 2021, jumlah warga miskin di Jateng tergolong masih tinggi. Di atas angka rata-rata kemiskinan nasional yang pada Maret 2022 mencapai 9,54 persen.

Kalau dibandingkan Maret 2021, jumlah penduduk miskin di Jateng pada Maret 2022, susut 278,31 ribu jiwa. Atau turun 32 basis points (bps) ketimbang September 2021, dan 86 bps ketimbang Maret 2021.

Akan berbeda kalau dibandingkan dengan jumlah warga miskin sebelum pandemi COVID-19 yang masuk Indonesia di awal 2020. Pada September 2019, misalnya, jumlah orang miskin di Jawa Tengah sebanyak 3,68 juta jiwa. Atau setara 10,58 persen.