Anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid mengaku tidak mengetahui adanya permintaan penambahan 80 kursi pesawat Garuda Indonesia untuk berangkat haji para anggota dewan di luar waktu keberangkatan yang seharusnya.
“Aku tidak tahu yang itu. Aku enggak tahu,” jelas Nusron di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/6/2023).
Meski begitu, Nusron menyebut jika ada anggota dewan yang meminta jatah tersebut, maka yang bersangkutan harus membayar sendiri. “Ya kalau bayar kan boleh,” imbuh dia.
Ia menyebut bahwa siapapun warga negara Indonesia (WNI) selama membeli dan membayar, tentu diperbolehkan. Namun hal itu perlu menyesuaikan jadwal yang sudah ada.
“Tinggal masalah availabilitas seat-nya itu ada penumpang di-cancel atau tidak? Kalau tidak ada penumpang yang di-cancel, no issue dong?. Menjadi issue itu misal, 1,2,3,4 5,6 ini penumpang Garuda di hari yang sama, jam yang sama, penerbangan yang sama misal GA berapa gitu, kemudian tiba-tiba dibatalkan, diisi anggota DPR ya itu jadi issue,” terangnya.
Terlebih lagi, dia menambahkan tidak ada Undang-Undang (UU) yang dilanggar. “Karena ini kan bisnis jasa (di mana penumpang) ingin menggunakan jasa dia. Selama dia bayar, harganya cocok, tidak ada penumpang lain yang dirugikan, ada UU yang melarang?,” ujarnya.
“Ya sudah kalau enggak ada (UU) yang melarang,” tutup Nusron.
Sebelumnya, Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, mengaku dihubungi oleh Sekjen DPR Indra Iskandar, untuk menyiapkan 80 kursi pesawat untuk penerbangan haji anggota DPR tanggal 23 Juni.
Padahal penerbangan jemaah haji kloter terakhir jatuh pada tanggal 22 Juni. Irfan mengakui hal ini saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR pada Selasa (13/6/2023) kemarin.
“Kemarin kami dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan ada tambahan 80 anggota DPR, untuk bisa berangkat haji,” jelas Irfan di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (14/6/2023).
“Kami belum bisa janjikan tambahan pesawat, (karena) memang ini persoalan izin GACA (General Authority of Civil Aviation) Arab Saudi,” sambungnya.
Meski begitu, ia terus mengusahakan hal tersebut dan berharap para anggota dewan bisa diberi penerbangan kelas bisnis.
“Kami terus menerus dapat masukan atau harapan, (terkait) tambahan penerbangan untuk di tanggal tersebut. Mudah-mudahan kita bisa sediakan seat, khususnya business class sesuai harapan Bapak-Ibu di DPR,” pungkasnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)