Analis Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Gede Sandra bilang, China berpeluang besar mengekspor rakyatnya ke ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.
“Jelas ada peluang bagi China untuk memindahkan penduduknya ke IKN baru. China adalah salah satu negara yang angka migrasi penduduknya tertinggi di dunia. Mencapai 10,7 juta jiwa, tersebar ke seluruh penjuru dunia,” papar Gede kepada Inilah.com, Jakarta, Senin (24/1/2022).
Terkait sebaran rakyat China di berbagai penjuru dunia, kata Gede, ditunjukkan dengan tingginya penerimaan remitansi yang mencapai $64,7 miliar. “Dan, ingat. Posisi Kalimantan Timur itu tak jauh-jauh banget dengan China daratan,” ungkapnya.
Sinyalemen Gede, bisa jadi benar. Berdasarkan data 2020, jumlah penduduk China mencapai 1,4 miliar jiwa. Bisa dibayangkan, bagaimana puyengnya pemerintah China mengatur penduduknya yang super jumbo ini.
Mau tak mau pemerintah China harus puter otak untuk ‘memindahkan’ rakyatnya ke negeri lain. Taruhlah angkanya 350 juta jiwa yang harus dipindahkan.
Sejak dulu, Indonesia memang menarik untuk jadi tempat tinggal warga China. Saat ini, banyak warga China yang sudah menjadi warga negara Indonesia. Bahkan, banyak yang menjadi penguasa ekonomi alias konglomerat.
Masih kata Gede, jarak antara Beijing dengan Kota Samarinda, sekitar 4.500 kilometer. Kalau ditempuh dengan pesawat terbang, perlu waktu 9 jam saja. Sedangkan melalui jalur laut, lebih singkat lagi. Jarak antara Penajam Paser Utara dengan Laut China Selatan, hanya dua jam ditempuh dengan kapal laut. “Dengan penerbangan berkecepatan 500 kilometer per jam, perlu waktu hanya 8 jam 59 menit. Ya, 9 jam. Enggak jauh-jauh amat,” pungkas Gede.
Mantan anggota Pansus RUU IKN asal PPP, Achmad Baidowi mengaku tak percaya bahwa China akan mengirimkan rakyatnya ke Ibu Kota Negara (Baru) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. “Ya, jelas hoaks. Lah, wong pembangunannya kapan, kok, bilangnya ada kiriman warga asing?” ujar Baidowi yang mantan wartawan itu, Rabu (19/1/2022)
Dia bilang, kawasan IKN baru di Kaltim, tidak dikembangkan untuk menjadi daerah hunian padat penduduk, seperti halnya DKI Jakarta. “Karena itu kawasan pemerintahan,” jelasnya.
Awiek, sapaan akrabnya, pun mengimbau masyarakat mengabaikan isi video tersebut agar tidak termakan hoaks. Untuk itu, pemerintah perlu secara berkala dan terbuka memaparkan perkembangan pembangunan IKN.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)