Pengamat Politik Nur Hidayat Sardini atau akrab disapa NHS menanggapi munculnya pakta integritas Pj Bupati Sorong dan Kabinda Papua Barat, yang poinnya mendukung Ganjar Pranowo di Pemilu 2024.
NHS menjelaskan, setiap penyelenggara pemerintahan baik level pusat, maupun daerah yakni provinsi, maupun kabupaten dan kota, harus netral dan parsial.
Pasalnya, kata NHS, dikutip dari InilahJateng, Sabtu (18/11/2023), penyelenggara negara harus menempatkan diri sebagai fasilitator yang memiliki tugas untuk memfasilitasi seluruh kepentingan.
“Bukan hanya yang mengatasnamakan kepentingan pribadi, golongan, kelompok politik dan faktor primordial lain,” kata NHS.
Ia menegaskan, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, pemerintah daerah dilarang untuk mengambil kebijakan yang menguntungkan dan atau merugikan peserta pemilu termasuk Pilkada.
“Itu jelas dilarang. Sudah ada aturan undang-undang. Mereka ini kan pemerintah daerah atau penyelenggara makanya dilarang. Tidak peduli apakah dalam rangka pemilu atau tidak,” kata NHS.
Ia mengatakan, jika sebagai kepala daerah mengambil langkah kebijakan yang menguntungkan atau merugikan secara politik, jelas tidak diperbolehkan.
“Ya tidak boleh karena itu bagian dari ketentuan dari seorang kepala daerah secara umum sebagai penyelenggara pemerintahan. Karena kepala daerah tersebut memihak kepada salah satu paslon yang diajukan oleh PDIP ya itu termasuk tidak boleh dari sisi ketentuan,” bebernya.
Sementara terkait dengan kecurangan-kecurangan yang terjadi sebelum masa kampanye, NHS juga menyorotinya.
“Bu Mega kalau saya cermati dari pidato yang dinisbahkan untuk menyikapi kondisi sekarang, secara eksplisit mengungkapkan potensi kecurangan. Nah, apakah kalimat itu ditujukan kepada paslonnya, atau pihak lain? Ya, tentu Bu Mega punya alasan atau bukti,” kata NHS.
Di luar itu, kata dia, saat ini, petinggi PDIP begitu keras mengumandangkan potensi kecurangan di Pemilu 2024. Sikap ini justru menimbulkan pertanyaan besar.
“Siapa yang ingin menang? Kan ada tiga pasangan yakni Ganjar-Mahfud, Prabowo-Gibran dan Anis-Cak Imin. Kalau Anis-Cak Imin, kayaknya enggak deh. Karena mereka tidak punya hubungan politik langsung dengan pemerintahan. Sehingga, potensi kecurangan ada di dua paslon lainnya,” paparnya.
Sehingga, lanjutnya, hal tersebut hanya tinggal direlasikan saja, apakah kecurangan-kecurangan itu dalam format yang seperti apa dengan metode apa. Pasalnya, orang yang ingin berbuat kecurangan adalah orang yang berkepentingan langsung.
“Dua paslon tersebut punya potensi dan siapakah yang paling punya potensi untuk menerjemahkan apa yang diinginkannya dan metode apa yang digunakan untuk berbuat curang dan itu terkait dengan dimensi kekuasaan. Jadi kekuasaan apa yang diinginkan atau dalam bentuk apa untuk berbuat curang, satu diantaranya adalah potensi penyalahgunaan jabatan-kewenangan,” tandasnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)