Ekonom senior yang juga pendiri INDEF (Institute for Development of Economics and Finance), Fadhil Hasan menilai, pemberian HGU hingga 190 tahun bagi investor IKN Nusantara, tidak akan ada gunanya.
Agar investasi di ibu kota baru di Kalimantan Timur itu mengalir deras, caranya bukan dengan memperpanjang masa berlakunya HGU. “Ini seperti orang sakit perut diberi obat sakit kepala. Ya enggak akan sembuh. Saya kira, enggak ada hubungan antara masuknya investasi ke IKN Nusantara dengan pemberian HGU panjang-panjang. Jadi kesia-siaan saja,” jelas Fadhil dalam diskusi daring membedah IKN dan Perubahan HGU Investasi Ala Kolonial, Jakarta, Jumat (29/9/2023) yang dipandu pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat.
Selanjutnya, pria kelahiran Garut yang berjuluk si tukang riset ini, berbagi pengalaman saat terlibat dalam penyusunan draf UU Penanaman Modal (Investasi) pada 2007.
“Ada HGU (Hak Guna Usaha) untuk konsesi lahan kegiatan perkebnunan. sedangkan HGB untuk properti. Nah, dalam UU Penanaman Modal, kebetulan saya ikut merancang, HGU ditetapkan 35 tahun bisa diperpanjang 30 tahun. Dan bisa diperbaharui 30 tahun, sehingga totalnya 95 tahun. Tujuannya untuk menarik investasi, khususnya terkait adanya kepastian,” papar Fadhil.
Tiba-tiba, lanjut Fadhil, pemerintah mengeluarkan aturan yang menambah durasi HGU dan HGB selama 95 tahun, bisa diperpanjang 95 tahun. Totalnya menjadi 190 tahun. Hampir 2 abad. dengan harapan, banyak investor yang tertarik untuk meramaikan pembangunan di IKN Nusantara.
“Padahal, masalahnya bukan di HGU. Mau diperpanjang sampai berapa lama, kalau investor menilai IKN tidak menguntungkan, ya percuma. Pemerintah terkesan desperate, keputusasaan dalam mengundang investor masuk IKN Nusantara,” kata Fadhil.
Kata Fadhil, para pemilik modal atau investor, bisa jadi menilai ada kelemahan dari program IKN Nusantara yang memerlukan modal Rp466 triliun. Yakni, tingginya ketidakpastian serta tingginya risiko di IKN Nusantara. “Selama masalah itu masih menggelayuti pengusaha, sulit berharap investasi besar di IKN Nusantara,” pungkasnya.
Agar banyak investor cemplungkan modal di IKN Nusantara, Presiden Jokowi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.
Isinya, ya itu tadi. izin HGU bagi investor selama 95 tahun dalam satu siklus, bisa diperpanjang siklus kedua dengan masa 95 tahun. “Jangka waktu HGU di atas HPL Otorita Ibu Kota Nusantara diberikan paling lama 95 tahun melalui satu siklus,” tulis pasal 18.
Jangka waktu lama berusaha dalam satu siklus, dibagi menjadi 3 tahapan. yakni, paling lama 35 tahun, 25 tahun dan 35 tahun.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa menjelaskan bahwa pemberian HGU hingga 190 tahun bukan atas permintaan investor.
”Ini bukan keinginan investor sebenarnya. Ini lebih banyak kita mengikuti kepentingan dari masyarakat yang lebih luas, terutama dalam hal ini masyarakat-masyarakat yang ingin memiliki lahan di sana,” kata Menteri Suharso. .
Dia menyampaikan, peluang untuk memiliki lahan hak milik di IKN memang terbatas. Ada kemungkinan masyarakat yang sudah pindah ke IKN hanya mendapatkan hak dengan durasi 30 tahun atau 60 tahun.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)