Puan Akan Cari Tahu Kebenaran Pernyataan Ganjar Soal Hukum di Indonesia

Ketua DPR RI Puan Maharani berjanji bakal mengevaluasi kebenaran dari pernyataan calon presiden Ganjar Pranowo soal penegakan hukum di Indonesia.

Namun, Puan meminta kepada semua pihak meminta penjelasan langsung ke mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut selaku pihak yang melontarkan isu.

“Yang pasti adalah kita akan mengevaluasi kalau kemudian hal itu benar atau tidak benar,” kata Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/11/2023).

Selaku Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Politik dan Keamanan, Puan menyatakan bahwa penegakan hukum masih menjadi satu hal yang diperhatikan partainya. Oleh karena itu, hukum harus dapat dijalankan sebagaimana semestinya.

“Harus dilakukan benar, baik, jujur, seadanya yang terjadi, adil dan tentu saja tidak tebang pilih,” tuturnya.

Ganjar Nilai Penegakan Hukum Era Jokowi Anjlok

Ganjar sebelumnya menilai penegakan hukum hingga HAM era Jokowi merah. Ganjar memberi nilai 5 dari skala 10 usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres-cawapres.

Hal itu disampaikan Ganjar dalam Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu (18/11/2023). Saat itu salah satu panelis, Zainal Arifin Mochtar atau Uceng, bertanya ke Ganjar.

“Terakhir misalnya sebelum ribut-ribut Mas Ganjar masih memberi penilaian penegakan hukum Indonesia itu baik, sekitar 7 sampai 8. Dengan kondisi sekarang ketika keadaan berubah dan Mas Ganjar memakai baju hitam, apakah nilai itu menurun?” tanya Uceng kemudian dijawab Ganjar turun.

Ganjar diberi pertanyaan kembali, mengapa menurutnya penegakan hukum di Indonesia mengalami penurunan. Ganjar mengungkit putusan MK. “Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu, itu sebenarnya,” ujarnya.

Alasannya, menurut Ganjar, dari putusan tersebut dinilai sarat intervensi dan terlihat jelas. “Rekayasa dan intervensi. Yang membikin kemudian intervensi menjadi hilang, yang imparsial menjadi parsial,” ucapnya.

Uceng kembali bertanya kepada Ganjar, berapa nilai yang diberikan atas kinerja penegakan hukum, HAM, hingga korupsi dalam pemerintahan Jokowi. “Dengan kasus itu jeblok jadi 5 nilainya,” jawab Ganjar, yang disambut riuh hadirin.