Parlemen Israel atau Knesset meloloskan rancangan undang-undang (RUU) yang membatasi kewenangan Mahkamah Agung (MA), Senin (24/7/2023). Aksi protes pun berlangsung hampir di seluruh penjuru negeri hingga larut malam.
Mengutip AFP, Selasa (25/7/2023), RUU ini lolos dengan perolehan 64 suara dari total 120 kursi majelis.
Pemungutan suara di Knesset sempat berjalan alot karena perwakilan dari pihak oposisi melakukan pemboikotan dan beberapa di antara mereka berteriak, “Memalukan! Memalukan!”
Penolakan tidk hanya terjadi di dalam gedung parlemen. Para pengunjuk rasa yang berkumpul di luar gedung juga ramai-ramai menolak dengan membunyikan klakson, memukul drum, dan mengibarkan bendera Israel.
Aksi protes yang sudah dimulai sejak pagi menjelang pemungutan suara itu terus berlanjut hingga larut malam, terutama di Yerusalem dan Tel Aviv.
Para demonstran kompak memblokir jalan sehingga polisi terpaksa menembakkan meriam air. Pihak keamanan pun menerjunkan aparat berkuda untuk mengurai massa.
“Saya pikir akan ada perubahan atau kompromi, tapi jauh di lubuk hati, saya tahu ini akan terjadi dan itu benar-benar menyedihkan,” kata seorang pedemo bernama Danny Akerman usai pemungutan suara di parlemen.
“Kami perlu melanjutkan protes, terus menekan, dengan harapan bahwa mereka tidak akan melanjutkan ini lagi,” imbuhnya.
RUU yang diloloskan ini dinilai mempersempit peran MA yang tak bisa lagi membatalkan keputusan pemerintah jika dianggap ‘tidak masuk akal’. Sejumlah kritikus menyebut hal itu akan membuka pintu bagi pemerintah untuk menyalahgunakan kekuasaan.
Regulasi ini sendiri merupakan bagian dari serangkaian RUU yang diajukan dalam program reformasi sistem peradilan Israel.
Sejak diajukan pada Januari lalu, perombakan sistem peradilan ini memang ditentang keras oleh warga Israel dari berbagai kalangan, termasuk militer.
Seiring dengan penolakan ini, ribuan tentara hingga pasukan khusus Israel pun mengancam untuk melakukan mogok jika pemerintah tetap melanjutkan pengesahan RUU. Mantan petinggi militer bahkan memperingatkan kesiapan perang Israel bisa kacau.
Sejauh ini, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sudah angkat suara soal pelolosan RUU. Netanyahu mengatakan bakal mengadakan dialog dengan oposisi guna mencapai kesepakatan menyeluruh pada akhir November mendatang.
“Kita semua sepakat bahwa Israel harus tetap menjadi demokrasi yang kuat, bahwa Israel harus terus melindungi hak-hak individu bagi semua orang, bahwa Israel tidak akan menjadi negara [hukum Yahudi], bahwa pengadilan akan tetap independen,” kata Netanyahu setelah keluar dari rumah sakit usai pemasangan alat pacu jantung.
Sementara itu, AS menyayangkan lolosnya RUU kontroversial ini. Gedung Putih menyebut amandemen seharusnya dibuat dengan mencapai ‘konsensus seluas mungkin’.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)