Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Ahmad Basarah mengatakan bahwa ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga merupakan kader utama di PDIP menginginkan calon presiden dan wakil presiden di luar preferensi partainya, langkah etika yang tepat adalah menyampaikan hal tersebut terlebih dahulu kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Maka ketika Pak Jokowi kemudian menginginkan calon presiden dan wakil presiden yang lain harusnya secara etika organisasi beliau menyampaikan dahulu hal ini kepada bu Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum PDIP, karena itulah aturan mainnya berpartai,” ujar Basarah di Jakarta, Minggu (12/11/2023).
Basarah mengatakan bahwa Megawati tetap menghormati Presiden Jokowi sebagai pemimpin negara Indonesia.
“Dalam konteks masalah kenegaraan sampai dengan detik ini, ibu Mega tetap memposisikan bapak Joko Widodo sebagai Presiden RI yang memegang kekuasaan pemerintahan negara, kepala pemerintahan, panglima tertingginya TNI, dan lain lain,” kata Basarah.
Ia menegaskan bahwa Megawati selaku Ketua Umum DPP PDIP secara tegas melarang anggota partainya melakukan tindakan penghinaan terhadap Presiden Jokowi.
“Sampai detik ini ibu Mega melarang kader-kader PDIP, siapapun dia, untuk melakukan tindakan, perkataan, ucapan-ucapan yang menyerang kewibawaan pak Jokowi sebagai seorang presiden,” ungkapnya.
Menurut dia, dengan kondisi politik saat ini, Presiden ke-5 RI itu mampu membedakan antara masalah politik dengan kenegaraan.
Lebih lanjut Basarah menyampaikan bahwa Megawati sebagai Ketua Umum PDIP tetap berpegang teguh pada aturan konstitusi, yaitu urusan calon presiden dan wakil presiden merupakan wewenang dari partai politik.
Hal itu tertuang dalam Pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengatakan bahwa calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pemilu dimulai.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)