Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto meyakini bahwa perguruan tinggi lain akan mengikuti jejak Civitas Akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam menyoroti tindakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap telah melenceng dari nilai pancasila dan demokrasi Indonesia.
Hal ini tampak manakala pemerintah secara terang-terangan dianggap melakukan berbagai intimidasi terhadap rakyat. Ditambah lagi pernyataan Jokowi mengenai keterlibatan pejabat publik di masa kampanye.
“Inilah yang kemudian membawa demokrasi Indonesia dalam titik yang sangat kritis, yang mendorong para guru bangsa untuk turun gunung yang mendorong kelompok-kelompok pro demokrasi, bahkan Universitas Gadjah Mada pun telah menyampaikan sikap di tempat yang sangat keramat, sangat penting sebagai simbol Gadjah Mada yaitu Balairung,” kata Hasto saat konferensi persnya di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, dikutip Jumat (2/2/2024).
Hasto menegaskan bahwa pernyataan sikap komunitas akademik UGM akan diikuti oleh perguruan tinggi lainnya. Menurutnya, langkah ini diambil karena melihat situasi demokrasi saat ini semakin terpuruk.
“Ini bukan demi kemenangan kami, tetapi kemenangan rakyat agar rakyat juara. Ini demi demokrasi yang berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hasto juga mewanti-wanti pemerintah yang berkuasa saat ini, yakni Presiden Jokowi. Baginya, jabatan penguasa yang saat ini tidak akan abadi.
“Karena tidak ada kekuasaan abadi selain kekuasaan dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT,” ungkapnya.
Sebelumnya, Komunitas Akademik atau Civias Akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, menyuarakan petisi mengenai berbagai penyimpangan yang terjadi dalam dinamika politik nasional saat ini. Salah seorang perwakilannya, menyatakan sejumlah penyelenggara negara, termasuk Presiden sudah menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, serta prinsip demokrasi kerakyatan.
“Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, yang juga merupakan bagian dari keluarga besar UGM,” ujar perwakilan civitas akademika UGM dalam video yang diterima inilah.com di Jakarta, Rabu (31/1/2024).
Beberapa penyimpangan yang ia maksud, yakni pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK), keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam kegiatan demokrasi di negeri ini, dan pernyataan kontradiktif dari presiden terkait akan keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik, serta persoalan netralitas dan keberpihakan.
“Presiden Jokowi sebagai alumni semestinya berpegang pada jati diri UGM, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi,” ujarnya.
Alih-alih mengamalkan dan berbakti pada almamaternya dengan menjunjung tinggi dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila, Civitas Akademika UGM menilai tindakan Presiden Jokowi justru menunjukkan ketimpangan pada prinsip-prinsip moral demokrasi kerakyatan dan keadilan sosial.
“Karena itu, melalui petisi ini kami segenap Civitas Akademika UGM meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang presiden, termasuk presiden sendiri untuk segera kembali pada koridor demokrasi,” tuturnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)