Oligarki menjadi salah satu hal yang seringkali menjadi sorotan yang disebut-sebut banyak mengambil keuntungan dalam setiap kebijakan pemerintah.
Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Hari Wibowo pun turut menjawab isu ini dengan santai, apakah ke depan saat menjalankan program ekonomi hijau akan terlepas dari jeratan oligarki.
“Jadi begini oligarki itu sudah ada sejak lama, justru yang harus kita cegah adalah bad oligarki. Jadi bad oligarki ini yang harus kita cegah, kita kendalikan, dan harus ada di bawah kendali negara,” terang Drajad dalam diskusi bertajuk ‘Nasib Transisi Ekonomi Hijau di Tahun Politik’ di Jakarta, Selasa (19/12/2023).
“Tapi good oligarki mungkin bisa kita jadikan teman seperjuangan,” sambungnya.
Ia pun menyebut bahwa tentu ‘oligarki’ ini tak bisa disamaratakan, karena pada realitasnya, banyak eks pegiat Greenpeace dan eks WWF turut ambil andil untuk menjadi direktur oligarki ini.
“Artinya kita tidak bisa gebyah uyah, kalau ada sesuatu yang jelek yang mereka lakukan, ayo kita kendalikan bareng-bareng. Silakan tunjuk hidung bad oligarki, kita garap ramai-ramai,” ujarnya.
Sedangkan untuk good oligarki, Drajad akan mendorong untuk tetap tampil bagus.”Dan saya rasa itu juga the principle behind green sertification yang ada di seluruh dunia,” jelasnya.
“Mereka pengen membuat behavior dari perusahaan-perusahaan besar ini menjadi behavior yang pro di environment, pro di people, and the planet,” jelas Drajad.
Sementara Direktur Center of Economics and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menyatakan target pertumbuhan ekonomi tidak cukup jika hanya bergantung pada ekonomi ekstraktif.
“Begitu 7-15 tahun lagi nikel kita kemudian habis, maka pertumbuhan ekonomi yang tinggi dari hilirisasi agak sulit rasanya untuk tercapai,” ujar Bhima dalam kesempatan yang sama.
Ia bahkan mencoba membuat dua skenario, yakni konsisten dengan business as usual (BUA) maupun beralih ke ekonomi hijau.
“Kesimpulan dari hasil menggunakan model input output, kalau kita tetap menjalankan BUA, Rp1.843 triliun dampak terhadap produk domestik bruto (PDB),” jelasnya.
“Tapi kalau ada komitmen politik dukungan yang lebih serius dari perbankan, lembaga pembiayaan, dari fiskal dan moneter kebijakannya juga mendukung ke arah sana, maka akan ada PDB yang diciptakan lebih besar hampir Rp3.000 triliun dalam 10 tahun ke depan,” lanjutnya.
Oleh karena itu, tentu ekonomi hijau lebih menjanjikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menghasilkan PDB yang berkualitas.
“Berkaitan dengan pendapatan masyarakat kalau BUA cuma dapat Rp582,3 triliun, tapi kalau bergerak ke sektor ekonomi hijau Rp902,2 triliun,” tegasnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)