Pengamat Nilai Anies Menjadi Ancaman, Rentan Ditarget

Pengamat Politik Ujang Komarudin menilai, pemanggilan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) syarat unsur politis.

“Saya sudah memprediksi sejak dua tahun yang lalu bahwa Anies itu menjelang Pilpres akan bulak-balik diperiksa KPK. Jadi ya terlepas bersalah atau tidak, terbukti atau tidak, Anies akan bulak balik untuk mendegradasi popularitas dan elektabilitasnya karena Anies menjadi ancaman bagi pihak tertentu untuk soal pencapresan,” kata Ujang kepada inilah.com, Rabu (7/9/2022).

Menurut Ujang, Anies berpotensi menjadi sasaran dari pihak tertentu yang diduga memanfaatkan hukum sebagai alat politik.

“Ya kita lihat saja cara kerja KPK apakah memang politis atau bagian dari penegakan hukum. Kan memang di Republik ini, di negara ini instrumen hukum itu bisa jadi alat politik dijadikan untuk menghajar lawan politik seperti itu kenyataan, fakta dan bukti-bukti yang pernah terjadi,” ujarnya.

Apalagi, sambung dia, instrumen penegakan hukum di Indonesia rawan dikooptasi dengan kekuatan politik. Sehingga, adagium hukum adalah panglima hanya menjadi isapan jempol.

“Ya itu negara kita yang instrumen hukumnya masih bisa dikendalikan oleh pihak tertentu. Hukum belum menjadi panglima, politik masih jadi panglima. Jadi politik masih bisa mengondisikan hukum untuk menghajar pihak tertentu yang menjadi lawan politik,” jelasnya.

Meski demikian, Ujang meminta KPK menjalankan tugasnya secara profesional, transparan dan terukur dalam pemanggilan seseorang termasuk Anies. KPK, sambungnya, perlu menghindarkan diri dari nuansa politik yang lebih kental dalam penelusuran KPK terkait Formula E.

“Ya ini suka tidak suka terjadi di Republik ini. Kita tunggu langkah KPK yang profesional, terukur, tidak politis, agar ruh dan martabat KPK juga terjaga. Kita meminta KPK bekerja objektif transparan tidak dijadikan alat politik oleh pihak yang memiliki kekuasaan, kalau terjadi ini bahaya bagi Republik ini,” pungkasnya.