Dukungan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dengan cara mengerahkan kepala desa dianggap menjiplak gaya orde baru. Apapun alasan yang muncul, langkah tersebut diyakini dirancang untuk memuluskan skenario agar Jokowi menjabat tiga periode.
“Pemimpin kita produk orde baru, pikiran dan perilakunya mungkin masih seperti orde baru, tapi sudah dimodifikasi sesuai dengan keadaan,” ujar Direktur Indonesia Political Review Ujang Komarudin, di Jakarta, Jum’at (1/4/2022).
Ujang meyakini, pengerahan kepala desa yang tergabung dalam Apdesi untuk mendorong Jokowi menjabat hingga tiga periode sudah bagian dari skenario melanggengkan kekuasaan. Apalagi mereka yang hadir pada Silatnas di Istora Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu tiba-tiba menyiapkan agenda deklarasi.
“Pasti disengaja. Tak mungkin ada asap jika tak ada api. Tak ada kumpul-kumpul mobilisasi jika tak ada gerakan Jokowi tiga periode, ini kan desain,” tutur Ujang.
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani meminta upaya-upaya mendorong Jokowi melawan konstitusi dihentikan. Apapun alasannya, sikap tersebut membawa ekses pada keterpurukan demokarasi Indonesia.
“Jangan membawa Indonesia pada jurang kehancuran demokrasi,” ucap Kamhar.
Senada dengannya, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, meminta Jokowi lebih baik bersikap tegas terkait masa jabatannya. Tidak mendiamkan pola-pola yang mengancam konstitusi.
“Jangan libatkan ormas sebagai pola dukung-mendukung. Jangan pake pola orde baru. Presiden mesti tegas menyatakan dua periode cukup,” katanya. [WIN]
Beri Komentar (menggunakan Facebook)